ramadan2024
Legislatif

Tambahan 50 Persen TPG 2023 Belum Dibayar, Irwan: Pemda Ingin Memiskinkan Guru

×

Tambahan 50 Persen TPG 2023 Belum Dibayar, Irwan: Pemda Ingin Memiskinkan Guru

Sebarkan artikel ini
Suasana rapat yang diselenggarakan Pansus pengelolaan keuangan daerah.
Suasana rapat yang diselenggarakan Pansus pengelolaan keuangan daerah.

Hargo.co.id, GORONTALO – Tambahan 50 persen tunjangan profesi guru (TPG) pada gaji ke-13 di Kabupaten Gorontalo tahun 2023 belum direalisasikan pemerintah daerah setempat.

badan keuangan

Hal itu terkuak saat anggota Pansus pengelolaan keuangan daerah DPRD Kabupaten Gorontalo, Asni U. Menu melontarkan pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Titianto Pauweni, tentang hak-hak guru yang belum direalisasikan, pada rapat pembahasan pengelolaan keuangan daerah, Senin (26/3/2024).

“Selain sertifikasi, apakah ada hak lain para guru di tahun 2023 yang belum dibayarkan?,” tanya Asni.

Example 300250

Pertanyaan itu pun langsung dijawab tidak ada oleh Titiyanto.

“Tidak ada bu, hanya sertifikasi saja,” kata Titiyanto.

Jawaban Titiyanto ini langsung direspon oleh Asni. Dirinya mengingatkan bahwa masih ada hak guru tahun 2023 yang belum direalisasikan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, selain sertifikasi.

Ramadhan 2024

“Masih ada pak Kadis, yakni TPG tambahan 50 persen. Jadi hak guru yang tidak terbayarkan pada Tahun 2023 bukan hanya sertifikasi, namun TPG tambahan juga turut belum dibayar oleh pemerintah daerah hingga hari ini,” tegas Asni.

Mendengar hal itu, Titiyanto mengaku baru mengingatnya bahwa TPG tambahan 50 persen bagi para guru juga belum terbayarkan.

“Mohon maaf bu saya juga baru ingat, benar TPG juga belum dibayar. Padahal memamg batas pembayarannya hanya sampai pada tanggal 23 Desember tahun 2023,” ungkap Titiyanto.

Pengakuan Titiyanto ini membuat para anggota Pansus geram. Bahkan, bagi Wakil ketua DPRD Irwan Dai, jika daerah sengaja .emiskinkan para guru.

Irwan menegaskan, tidak dibayarnya TPG tambahan karena pemerintah daerah bermaksud memiskinkan para guru di Kabupaten Gorontalo.

“(Para) guru ini sebenarnya sejahtera, tapi daerah yang hari ini memiskinkan mereka karena tidak mau membayar 50 persen TPG tambahan,” tegas Irwan

Berita Terkait:  Deasy: Perencanaan 2024 Pemkab Gorut Harus Realistis

Lanjut dikatakannya, padahal Juknis untuk pembayarannya ada di APBD.

“Juknis ketentuan pemerintah pusat (keluar) berarti dibarengi dengan anggaran ke daerah, jadi ada uangnya. Buat apa pemerintah pusat mengeluarkan peraturan lalu uangnya tidak ada,” tandas Aleg Golkar ini.(*)

Penulis: Deice



hari kesaktian pancasila