Sabtu, 3 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tangani Kasus Penghinaan Presiden, Polda Gorontalo Kedepankan Soft Approach

Oleh Admin Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Minggu, 4 September 2022 | 02:05 Tag: , , , , , , ,
  Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Helmy Santika saat memberikan keterangan pers.(Foto: Humas Polda Gorontalo)

Hargo.co.id, GORONTALO – Dalam menangani dugaan kasus penghinaan yang dilakukan oknum mahasiswa berinisial YP alias Yunus saat aksi demo menolak kenaikan BBM, Polda Gorontalo akan mengedepankan soft approach.

Hal itu disampaikan Kapolda Irjen Pol. Helmy Santika, S.H., S.I.K., M.Si saat konferensi pers yang digelar di Lobby Presisi I Polda Gorontalo.

“Begitu video orasi mahasiswa dengan kata-kata yang tidak sopan ini viral, kita bergerak cepat, untuk mengamankan saudara YP dari kampusnya, guna melindungi yang bersangkutan dari tindakan persekusi ataupun bullying dari pihak-pihak yang terganggu dengan pernyataan orasi yang bersangkutan, sekaligus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo,” kata Helmy.

Helmy menjelaskan, proses hukum tetap berjalan, namun terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan.

“Kami tidak ingin menghambat proses belajar mengajar yang bersangkutan di Kampus, karena yang bersangkutan ini kan aset bangsa, jadi tidak ditahan, namun proses hukum tetap berjalan, saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi, yang bersangkutan tadi saat diperiksa mengatakan bahwa apa yang dikatakan saat orasi muncul secara spontan, selama pemeriksaan oleh penyidik, yang bersangkutan diberikan edukasi tentang bagaimana menyampaikan pendapat di depan umum yang baik sesuai dengan undang-undang serta menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan beretika yang bisa menimbulkan simpati masyarakat,” ucap Kapolda

Mantan Kasatgas pangan Bareskrim Polri tersebut menegaskan, orasi boleh, tapi gunakan Bahasa yang baik.

“Kita ini dikenal sebagai bangsa yang beradab, punya etika dan sopan santun, silakan berorasi karena itu hak setiap masyarakat untuk menyampaikan pendapat di depan umum dan itu dilindungi undang-undang, namun caranya yang harus diperhatikan, ada hak orang lain di sana, ada etika dan sopan santun, agar ini menjadi perhatian dan pembelajaran bagi mahasiswa lainnya,” tegasnya

Pasal yang dipersangkakan oleh penyidik kepada mahasiswa Yunus Pasau adalah pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 A ayat 2 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Selain Yunus Pasau, Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo juga memeriksa Koordinator Lapangan (Korlap) pada saat melaksanakan aksi unjuk rasa, serta dosen yang bersangkutan.(*)

Rilis: Humas Polda Gorontalo

(Visited 102 times, 1 visits today)

Komentar