Sabtu, 8 Agustus 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tangani Masalah Perempuan dan Anak, Perlu Melibatkan Lembaga Lain

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Legislatif , pada Selasa, 23 Juni 2020 | 10:05 WITA Tag: ,
  Ketua Komisi III, DPRD Gorut, Ariyati Polapa saat memimpin rapat bersama mitra kerja terkait masalah perempuan dan anak. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Terkait penanganan masalah perempuan dan anak di Gorontalo Utara (Gorut), instansi terkait perlu melibatkan lembaga lainnya. Ini bertujuan agar masalah dapat diselesaikan meskipun anggaran minim.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Gorut, Ariyati Polapa saat memimpin rapat yang menghadirkan mitra kerja. Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam hal ini Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Gorut tak melaksanakan secara mandiri.

“Perlu juga melibatkan OPD teknis terkait lainnya yang memiliki hubungan dan juga lembaga lainnya. Ini bertujuan agar masalah yang ada segera diselesaikan,” kata Ariyati Polapa.

BACA  Pilkada 2020, Wagub Minta Warga Jaga Keamanan

Pada rapat tersebut, Ariyati Polapa kembali mengingatkan bahwa masalah perempuan dan anak cukkup tinggi di Gorut. Makanya, instansi terkait butuh solusi agar segera diselesaikan. Salah satunya yakni gandeng lembaga dan instansi lainnya.

“Ini butuh penanganan yang serius tidak hanya dari OPD teknis terkait, namun lintas sektoral. Apalagi jika persoalannya sudah mengarah ke ranah hukum atau ada dugaan pelanggaran hukum didalamnya,” tegas Ariyati Polapa.

BACA  Eksekutif Diminta Intensif Turun ke Lapangan

Politis PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa ada kendala lain yang dihadapi oleh OPD teknis dalam upaya  penanganan persoalan perempuan dan anak di daerah ini. Yakni masalah anggaran yang dinilai masih minim.

“Tak hanya itu saja. Terhadap pendamping yang ditugaskan dalam hal penanganan persoalan sebagaimana yang telah menerima SK dari bupati, itu juga terkendala dengan anggaran,” ungkapnya.

Olehnya, konsekuensi anggaran seperti ini perlu untuk dipikirkan sejak dini. Jangan nanti hal ini justru menjadi kendala ke depan dalam proses pelaksanaan penanganan persoalan yang terjadi di masyarakat.

BACA  Udang Vaname Senilai Rp 1,4 Miliar Diekspor ke Jepang

“Jika memang daerah ingin serius dengan upaya penanganan atau untuk menekan agar daerah ini benar-benar menjadi Kabupaten Layak Anak, maka perencanaan untuk tahun anggaran 2021, harus segera disusun secara rinci. Baik itu terhadap program yang akan dilaksanakan dan juga terhadap konsekuensi anggaran yang diperlukan,” kuncinya. (abk/adv/hg)


Komentar