Jumat, 26 Februari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tangani Pengaduan terkait UU ITE, Kapolri Listyo Sigit Janji Akan Selektif

Oleh Tirta Gufrianto , dalam Kabar Nusantara , pada Selasa, 16 Februari 2021 | 15:05 WITA Tag: ,
  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/2/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)


Hargo.co.id, JAKARTA – Polri memiliki semangat untuk memperbaiki diri. Dalam rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri kemarin (15/2), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji mengedepankan edukasi, persuasi, dan restorasi justice dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain itu, Polri akan memperhatikan masalah hak asasi manusia (HAM) dalam proses penegakan hukum secara umum.

Seperti yang dilansir JawaPos.com, Jenderal Listyo Sigit menuturkan, dalam bidang hukum, masalah UU ITE menjadi catatan. Karena itu, penegakan hukum akan dilakukan secara selektif. Sekaligus mengedepankan edukasi dan persuasi serta mengupayakan restorasi justice.

”Dalam UU ITE terdapat pasal yang dianggap sebagai pasal karet,” ucapnya.

BACA  MA Catat Putusan Perkara Tahun 2020 Terbanyak Sepanjang Sejarah

Pasal karet berpotensi digunakan untuk melaporkan atau saling melapor. Yang saat ini juga dikenal sebagai kriminalisasi. Sehingga semua itu bisa ditekan atau dihindari.

”Penggunaan ruang siber akan dijaga dengan baik. Tentu ada langkah preventif,” terangnya kemarin.

Dalam rapim tersebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan peningkatan sinergi TNI-Polri dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Serta mengawal pemulihan ekonomi nasional.

”Dalam rangka itu ada sejumlah langkah,” ucap Listyo.

Salah satunya, TNI dan Polri akan menggelar peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan. Lalu mendukung vaksinasi masal dan ke depan mengawal penambahan jumlah vaksin yang didistribusikan.

”Kami membantu menyediakan petugas yang menjadi vaksinator dalam program vaksinasi nasional,” jelasnya.

BACA  SE Penting, PNS dan PPPK yang Mendukung Ormas Terlarang Bisa Dipecat

Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro, bhabinkamtibmas dan babinsa menjadi ujung tombak. Mereka yang terdepan dalam PPKM berbasis RT dan RW.

”Diharapkan menjadi pelopor bersama lurah dan linmas untuk mampu melaksanakan 3T,” kata Listyo.

Dengan begitu, diharapkan persebaran Covid-19 dapat ditekan. Dari informasi yang didapatkan, tingkat persebaran Covid-19 terus menurun.

”Semoga semua ini bisa dilakukan agar pertumbuhan Covid-19 dapat ditekan,” ujarnya.

Program lainnya adalah mengawal pengembangan UMKM serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

”Industri padat karya dan infrastruktur juga terus dikawal,” terang mantan Kabareskrim tersebut.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, meningkatnya sinergi TNI dan Polri telah mengurangi gesekan antarpersonel kedua institusi.

BACA  Rohadi Punya 2 Istri, Rumah Banyak, Vila dan 21 Mobil

”Dari laporan yang masuk, jumlah kasus pada 2020 itu berkurang setengahnya bila dibandingkan dengan kasus yang terjadi 2016,” urainya.

Hadi menuturkan, sebagai dua institusi negara, energi keduanya seharusnya diarahkan sepenuhnya ke pelaksanaan tugas pokok dan kolaborasi lintas sektoral.

”Soliditas dan sinergi TNI-Polri mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.(jawapos/hargo)

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JawaPos.com, dengan judul: “Kapolri Listyo Sigit Janji Selektif Tangani Pengaduan terkait UU ITE“. Pada edisi Selasa, 16 Februari 2021.

Komentar