Wednesday, 29 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tentang PAD, Disperindag Dinilai Tak Tegas

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Friday, 9 July 2021 | 08:05 AM Tags:
  Ketua Komisi II DPRD Kabgor, Ali Polapa

Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) menilai, jika dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak tegas. 

Pelapor Banggar, Ali Polapa mengatakan, Dinas Perindag memang tak tegas dalam menerapkan aturannya. Khususnya bagi pedagang, karena ada yang petaknya tak bayar setahun lebih dan menunggak sampai jutaan rupiah. Tetapi dinas diam saja dan terkesan tak tahu menahu dan tak ada upaya untuk menagih, alasannya karena pedagang tak mau bayar, bahkan menyurat untuk tidak dulu membayar. 

“Kalau sudah begitu seharusnya Kepala Disperindag memberikan ketegasan, karena mengurus pasar harus punya keberanian dan punya nyali, jika tak mampu bayar petak, pedagang tersebut harus keluar  jangan dibiarkan terus menggunakan petak yang pada akhirnya tak dibayar, padahal mereka sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah tetapi untuk membayar sewa petak saja sampai tak membayar berbulan-bulan,” ungkap Ali.

Dikatakan Ali, sebelumnya selaku ketua komisi ll dirinya sudah mengingatkan pada Kepala Disperindag untuk mengurus pasar limboto harus ditata dengan baik dan beliau (Kadis Perindag) sudah berjanji, bahkan  ungkapan Kepala Disperindang beberapa bulan lalu yang mengatakan, mengurus preman harus ditangani dengan cara preman juga, tetapi hari ini juga terbukti. 

“Kenyataannya  juga tak mampu mengurus pasar, bahkan alasannya sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga tetapi juga pada akhirnya tak maksimal tak bisa bertindak tegas, padahal  ada satpol yang jelas-jelas diatur dalam perda dan kalau perlu pedagang yang tak mau membayar sewa disegel tempatnya,” tegas Ali.   

Lanjut dikatakannya untuk mengurus Dinas perindag seharusnya orang yang memiliki ketegasan dan keberanian untuk bagaimana agar capaian PAD maksimal. 

“Karena biar bagaimanapun kita harus memaksimalkan PAD dan bagi yang tak mau membayar, selaku Kepala Dinas punya tanggung jawab penuh dan punya langkah tegas dalam menindak pedagang yang kumabal, karena pedagang sudah menggunakan fasilitas pemerintah tetapi tidak bisa membayar ini khan lucu,” tutur Ali.

Ali menambahkan, sampai saat ini pun disperindag dari target Rp 1,4 Miliar di 2020 kemarin hanya bisa mencapai Rp 302 juta lebih atau hanya sebesar 20 persen, sementara untuk tahun 2021 ini dengan target yang sama yakni Rp 1,4 Milyar baru mencapai Rp 320 juta atau baru sebesar 21 persen di pertengahan 2021 ini. 

“Sehingganya kami meminta Bupati untuk bisa memperhatikan OPD-OPD  yang tak maksimal dalam melaksanakan tupoksinya, apalagi tidak berupaya maksimal untuk mengumpulkan PAD, apalagi terkesan tak tegas,” katanya pada Jumat (09/07/2021)

“Kami berharap bentuk ketidaktegasan Kadisperindag dalam menagih PAD bagi pedagang juga jangan tenag pilih, jangan sampai pedagang yang berbulan-bulan bahkan sudah mencapai setahun lebih tak membayar tak diberikan sanksi tegas, sementara pedagang kecil yang baru menunggak satu bulan sudah ditindak tegas,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar