Jumat, 23 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Arus Keuangan Daerah, DPRD Bentuk Pansus

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Senin, 28 September 2020 | 21:30 WITA Tag: ,
  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Guna  mengawasi arus keluar masuk kas (uang) daerah, DPRD Kabupaten Gorontalo  bentuk panitia khusus (Pansus).

Ini dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Roman Nasaru, yang mana menurutnya, pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut dari aspirasi perwakilan fraksi-fraksi, untuk menyingkapi kondisi keuangan daerah saat ini.

“Pansus ini bisa menyelidiki arus keluar masuk uang di pemerintah daerah. apalagi dengan kondisi covid-19 selama ini, banyak keluhan masyarakat tentang kekosongan kas pemda. berangkat dari itu dprd berkeinginan membentuk pansus agar bisa menyelidiki kondisi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah,” jelas Roman Nasaru, Senin (28/09/2020).

BACA  Kuasa Hukum HPMU Tanggapi Santai Gugatan Paket RUMAH

Roman mengatakan, salah satu alasan dprd membentuk pansus adalah kegiatan pemerintah daerah yang sering dilaksanakan di luar daerah disaat kas daerah dalam keadaan kosong.

“Ini kan aneh, katanya pemerintah tidak punya duit, tapi nyatanya kegiatan mereka tetap jalan. lalu itu menggunakan anggaran apa dan dari mana? misalnya kemarin pembahasan anggaran perubahan dilaksanakan di pohuwato, dan masih banyak lagi,” ungkap Roman.

BACA  Jalan Pongongaila-Ayumolingo Rusak Parah

 “Sehingga DPRD sebagai lembaga pengawasan, membentuk pansus untuk menggali lebih mendalam agar public bisa mengetahui alur kas daerah,” sambungnya.

Roman Nasaru  mengungkapkan, Pansus yang telah dibentuk oleh DPRD akan melibatkan Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP untuk memeriksa arus kas daerah. Pansus juga kata Roman Nasaru, bisa merekomendasikan audit internal apabila pengelolaan keuangan terjadi kesalahan.

“Kita tidak ingin mencari kesalahan, kita hanya semuanya transparan dan terbuka. selama ini tim keuangan dan Komisi ll selalu mengatakan pemerintah akan selalu terbuka terkait pengelolaan keuangan, namun teman-teman lainnya menganggap keterbukaan tersebut belum keseluruhan sehingga perlu di bentuk pansus,” pungkas Roman Nasaru.

BACA  Diskon 50 Persen Bagi Pengurusan KIR Dokter Calon KPPS

Menanggapi pembentukan Pansus tersebut, Pjs Bupati Gorontalo, Mitran Tuna menanggapi jika itu merupakan domain DPRD. Pihaknya hanya bisa menunggu.

“Dalam artian, proses ini berada di internal DPRD, kami hanya bisa menunggu saja,” tukasnya. (wie/adv/hg)


Komentar