Sabtu, 16 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Aset Daerah, Komisi I Udang Pihak Terkait

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Selasa, 12 Oktober 2021 | 09:05 AM Tag: , , , ,
  Anggota DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte

Hargo.co.id, GORONTALO – Guna mengetahui seperti apa kondisi aset daerah kini, Komisi I DPRD Gorontalo Utara (Gorut) mengundang pihak terkait. Berlangsung pada Senin (11/10/2021), Komisi I menghadiri penanggung jawab pengelola aset daerah untuk duduk bersama dan mendengarkan kondisi aset dan kebijakan lainnya terkait dengan aset daerah tersebut.

Wakil Ketua Komisi I, DPRD Gorontalo Utara, Matran Lasunte saat dimintai keterangannya usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan tertentu atau maksud apa-apa terhadap pertemuan tersebut. 

“Yang kami lakukan tersebut murni untuk melihat sejauh mana pengelolaan aset daerah yang dilakukan selama ini baik itu dari sisi managementnya maupun pemanfaatannya,” ungkap Matran Lasunte.

Dari pantauan awak media ini, yang hadir dan sempat berbincang sebelum dimulainya pertemuan tersebut mulai dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah, kemudian Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Bendahara Sekretariat Daerah.

Pada dasarnya pihak eksekutif tersebut yang mendapatkan undangan mempersiapkan data terkait keberadaan aset daerah dan hal lainnya yang dibutuhkan, namun pada dasarnya mereka siap untuk memberikan penjelasan terkait dengan tugas dan tanggungjawab yang mereka emban.

Lanjut terkait dengan pertemuan tersebut, Matran menjelaskan bahwa pihak mereka ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kondisi, jumlah dan keberadaan aset daerah tersebut terutama untuk kendaraan dinas. 

“Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi aset daerah yang dikelola selama ini, berapa jumlahnya dan siapa saja yang menggunakannya,” tegas Matran Lasunte.

Olehnya kata Matran, pihaknya berharap agar dalam pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

“Sehingga dalam pelaksanaan pemanfaatannya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran,” ujar Aleg PPP tersebut.

Dan yang pasti untuk pengadaan aset daerah tersebut menggunakan anggaran, sehingga nilai aset tersebut tidak akan terbuang percuma ketika dalam pemanfaatannya untuk menunjang pelaksanaan roda pemerintahan daerah. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 14 times, 1 visits today)

Komentar