Rabu, 14 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Aspirasi Masyarakat, Rina Polapa: Selalu Jadi Perhatian

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Selasa, 23 Maret 2021 | 06:05 WITA Tag: ,
  Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Rina Polapa


Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Gorontalo Utara (Gorut), mengaku tak alergi dengan laporan dari masyarakat. Justru menjadi perhatian khusus, apalagi itu merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD.

Ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Rina Polapa ketika ditanya soal aspirasi masyarakat yang masuk ke lembaga tersebut. Menurutnya, DPRD tetap merespon semua laporan atau aspirasi yang masuk ke DPRD.

“Namun, kami ingin agar laporan tersebut tetap melihat setiap persoalan dan mencoba dalam penanganannya sesuai dengan regulasi dan juga jenjang kewenangan dalam penanganannya,” ungkap Rina Polapa.

BACA  Episode Interpelasi Telah Selesai, Tinggal Tunggu Hasil Kajian Fraksi

Menurut Rina Polapa, ini penting untuk diperhatikan, agar nantinya DPRD terutama untuk Komisi I yang erat kaitannya dengan pemerintahan dalam menangani setiap persoalan yang dilaporkan. Seperti halnya untuk persoalan yang terjadi di desa, sebelum melangkah jauh ke jenjang legislatif, sebaiknya ada jenjang sesuai dengan tahapan dan kewenangan dalam rangka penanganannya itu diikuti.

BACA  Persoalan Perempuan dan Anak Harus Jadi Perhatian

Aleg dari Dapil Atinggola-Gentuma ini mengatakan, untuk persoalan di desa baiknya ditangani oleh BPD. Masyarakat silahkan mengadu ke BPD yang kemudian tentu BPD harus proaktif dalam menerima laporan dan melakukan upaya penanganan.

“Jika memang di tingkatan BPD tidak selesai maka dibuatkan berita acara untuk selanjutnya dilimpahkan ke pemerintah kecamatan dan seterusnya Pemda Gorut melalui OPD terkait dalam hal ini Pemdes,” tegasnya.

BACA  DPRD Gorontalo Utara Minta OPD Perhatikan Nilai Penawaran

Dan ketika ini dilaporkan juga ke DPRD melalui Komisi I, tentu sudah ada dasar terlebih dulu karena ditangani oleh BPD, namun karena tidak ada penyelesaiannya, maka dilanjutkan ke tingkatan berikut berdasarkan berita acara dari BPD.

“Sehingga kedepan, penanganan terhadap setiap persoalan yang ada di desa dapat lebih maksimal dan terarah,” kuncinya. (abk/adv/hargo)


Komentar