Terkait Bantuan Hukum,  Pemprov – Kejati Teken MoU

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (kanan) dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Jaja Subagja saat menandatangani MoU kerjasama bantuan hukum di bidang Permasalahan Perdata dan bidang Tata Usaha Negara, Selasa, (14/01/2020), di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo. (Foto Istimewa)

-

Hargo.co.id GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo terkait bantuan hukum perdata dan tata usaha negara.

Pasalnya, kata Gubernur, dengan kerjasama itu, pihaknya bisa menghindari permasalahan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kerja sama ini sudah berlangsung lama. Setiap tahun kita perpanjang. Dan ini bagus, biar program kerja kita dapat pengawasan dari Kejati. Mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pelaksanaan. Sehingga kejaksaan bisa melihat langsung ini benar, ini salah. Sehingga jika ada kesalahan-kesalahan mulai dari administrasi, tata usaha dan pengelolaan keuangan bisa dicegah dari awal, itu tujuannya,” ujar Gubernur Rusli Habibie, usai menandatangani kerjasama dengan Kejati, Selasa (14/01/2020) pagi.

BACA  Delegasi Gorontalo Masuk dalam Tim Formatur PMI Pusat 

Rusli juga mengatakan, Kejati layaknya pengacara negara (Asdatun) yang bisa membantu pemprov apabila memiliki persoalan berkaitan hukum perdata dan TUN.

BACA  BUMD Sedang ‘Sakit’, Ini Langkah yang Ditempuh Pemprov Gorontalo

“Kerja sama ini juga berkaitan dengan pengawalan permasalahan perdata dan TUN. Kejati siap memberikan bantuan kepada Pemprov Gorontalo, baik sebagai penggugat atau tergugat,” kata Rusli

Sementara itu, Kepala Kejati Gorontalo, Jaja Subagja menyatakan, pihaknya sangat menginginkan sinergitas yang kuat antara Pemprov dengan Kejati. Utamanya dalam masalah peraturan peraturan, pihaknya siap mendampingi agar peraturan – peraturan itu tidak berbelit-belit.

“Ini semua untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Misalnya sebelum melakukan pelelangan kita bisa konsultasi bagaimana aturan yang baik, bagaimana membuat kontrak yang baik, bagaimana administrasinya. Jadi kami di kejaksaan itu tidak hanya penyidik ataupun penuntut, tapi juga sebagai jaksa pengacara negara,” tandasnya.

BACA  Agar Distribusi Merata, Gubernur Bakal Batasi Pembelian BBM

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Gubernur Gorontalo,Rusli Habibie dan Kajati Jaja Subagja di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran Kejaksaan Tinggi dan Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Gorontalo.(rwf/adv/hg)