Kamis, 6 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Kades Olobua, Komisi I DPRD Gelar RDP 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Selasa, 16 Maret 2021 | 22:05 WITA Tag:
  Suasana rapat dengar pendapat terkait dugaan pungli Kades Olobua yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi l, Yunus Dunggio. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan masyarakat dari Desa Olobua, Kecamatan Tibawa. Maklum, beberapa hari sebelumnya masyarakat datang mengadu ke DPRD terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa Olobua, Rahman Pakaya.

Rapat yang digelar Selasa (16/03/2021) itu, berlangsung alot. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Yunus Dunggio diikuti anggota komisi, Kepala Desa Ulobua, BPD, perwakilan Inspektorat, dan perwakilan Dinas PMD serta Camat Tibawa. Ahmad K Manono. Mengawali RDP menyampaikan aspirasi tentang pelayanan masyarakat oleh pemerintah Desa Ulobua yang dinilai belum sepenuhnya maksimal.

“Masyarakat tidak pernah mendapatkan pelayanan tidak baik dari pemerintah desa, bahkan terjadi dugaan pungutan liar seperti biaya  pengurusan surat izin pesta atau hajatan. Kami ingin menghadirkan warga yang menjadi korban tetapi masih memiliki kesibukan,” kata Ahmad. 

Ahmad membeberkan, pada 2018-2019 pengelolaan anggaran desa pun tidak dilakukan dengan secara transparansi. Ditemukan pada tahun 2020 jumlah sebesar Rp120 juta, lalu Rp30 juta dipinjam untuk pembayaran honor aparat.  

“Artinya sisa uang masih Rp 90 juta, namun setelah dicek BPD ternyata tinggal Rp 34 juta. Ada juga bukti pinjaman kepala desa Rp 70 juta lebih,” ungkap Ahmad.

Menanggapi itu, Kepala Desa Ulobua, Rahman Pakaya, mengaku persoalan tersebut telah melalui hearing bersama BPD. 

“Soal pungli sudah saya jelaskan dengan hearing dengan BPD. Saya tegaskan tidak ada pungli, jadi terkait apa yang disampaikan masyarakat tidak ada sama sekali. Harusnya juga yang hadir masyarakat yang jadi korban biar semuanya terang benderang, apakah benar saya melakukan pungli atau tidak,” jelas Rahman.

Untuk membuktikan hal tersebut agar semua percaya, ia mengajak melihat hasil dari pemeriksaan inspektorat 2018-2019. 

“Sudah ada pemeriksaan Inspektorat, tidak ada temuan alhamdulillah,” tutur Rahman.

Anggota BPD Desa Ulobua, Ishak Asali, membenarkan telah melakukan hearing dua kali bersama kepala desa. 

“Iya rapat dua kali sudah pernah dilakukan terkait semua aduan masyarakat, nah kalau soal silva saya tidak tahu,” katanya. 

Sementara itu, Camat Tibawa, Latif Supratman mengaku juga telah melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak. Hanya saja pelapor tidak membuka penuh informasi yang disampaikan. 

“Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Kejaksaan,” ungkap Latif. 

Berbeda dengan peserta RDP lainnya, Anggota Komisi I DPRD, Jayusdi Rivai, berpandangan jika aspirasi telah dilaporkan terlebih dahulu ke aparat penegak hukum maka proses tersebut harus dihormati. 

“Sebagai bentuk penghormatan kami ke pihak penegak hukum kami tidak ingin memproses, jika kami terima terkesan DPRD mengintervensi. Tetapi jika soal pelayanan desa, disitu masuk kewenangan pengawasan DPRD,” ujar Jayusdi. 

Diakhir RDP, Komisi I DPRD berkesimpulan akan memberikan rekomendasi setelah proses di Kejaksaan selesai. Sementara itu Wakil Ketua Komisi l Yunus Dunggio mengambil  dua kesimpulan, yang pertama, rekomendasi baru akan dikeluarkan jika proses di Kejaksaan selesai dan yang kedua, agar kepala desa segera mengembalikan hutang pembayaran honor aparat desa ke kas desa. 

“Saya berharap dengan hasil rekomendasi ini bisa dipahami dan dimaklumi oleh masyarakat,” tandasnya. (wie/adv/hargo)

BACA  Ini Langkah DPRD Menyikapi Aspirasi Warga Desa Sidoharjo 

Komentar