Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait KUD Dharma Tani, Pengurus-Pengawas Angkat Bicara 

Oleh Berita Hargo , dalam Advertorial , pada Minggu, 11 November 2018 | 22:20 PM Tag:
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemberitaan lewat media cetak dan on line terhadap KUD Dharma Tani (KUD DT) belakangan ini, membuat pihak pengurus dan pengawas KUD DT angkat bicara. Ketua Umum hasil islah dualisme pengurus, Hi. Uns Mbuinga, S.PdI, mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota agar mewaspadai pihak-pihak yang hendak memecah belah kepengurusan dan keanggotaan KUD DT dengan mengangkat isu yang tidak bertanggung jawab dalam sejarah pergolakan KUD itu sendiri.

Pasalnya, kedua kubu yang bertikai dibeberapa tahun silam yang secara hukum telah islah dibuktikan dengan telah disahkannya akta perubahan anggaran dasar koperasi KUD DT oleh Kementerian Koperasi setelah ditempuhnya proses rekonsiliasi antara kedua belah pihak rupanya membuat beberapa pihak kebakaran jenggot. Gelagat pihak yang kebakaran jenggot tersebut terlihat dengan kembali digorengnya isu lama yang sudah basi agar rumor tentang KUD DT menjadi memanas kembali.

“Kami sudah lelah di adu domba melalui isu-isu yang tidak bertanggung jawab, maka dari itu mari kita tingkatkan kewaspadaan agar tidak terpancing oleh segala upaya yang berpotensi membuat suasana internal KUD Dharma Tani menjadi terpecah lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saatnya kita tunjukkan keseriusan dan solidaritas pengurus kepada mitra kita, sebab sudah terlalu lama rancana produksi kita tertunda. Olehnya, mari bahu-membahu kita selesaikan semua kewajiban kita terkait proses perizinan, dan setelah itu kita siap melesat maju ke tahapan berikut,” harap Uns Mbuinga yang juga salah satu Pendiri KUD Dharma Tani.

Ditambahkan pula, sejarah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) KUD DT yakni dengan dikeluarkannya kuasa pertambangan eksplorasi yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pertambangan Umum tahun 1994, kemudian berlanjut kepengurusannya pada dokumen dokumen perizinan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan Dan Energi RI tahun 1999.

Namun pada 2000 Menteri Kehutanan merubah status kawasan Gunung Pani dari status kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi kawasan Cagar Alam (CA), kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi KUD Dharma Tani saat itu untuk melanjutkan kegiatannya di Gunung Pani.

“Kondisi yang demikian itu lantas tidak serta merta menjadikan KUD berputus asa, hal ini dibuktikan niat baik KUD dengan tetap melaporkan administrasi perizinan ke pemerintah yakni dengan tetap membayar pajak PNBP. Saat itu kami mengajukan permohonan penundaan kegiatan (Suspensi) yang setiap tahun kita mohonkan ke pemerintah selama beberapa tahun sampai pada tahun 2009, dimana status kawasan berubah kembali menjadi HPT. Bayangkan saja hampir 10 tahun IUP KUD Dharma Tani tidak melakukan kegiatan apa-apa,” jelasnya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta surat edaran Dirjen Minerba, maka KUD Dharma Tani saat itu mengajukan permohonan konversi Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

(Visited 1 times, 1 visits today)

Laman: 1 2 3


Komentar