Rabu, 25 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait LKPJ Pemerintahan Damai, Kejaksaan Diminta Turun Tangan

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Boalemo , pada Selasa, 3 Mei 2022 | 22:05 Tag: , , , ,
  Drs. Smuel Buntuang, MM. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Pihak Kejaksaan diminta menongkrongi pelaksanaan audit, atau pemeriksaan Laporan tentang Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Pemerintahan Damai, atas pelaksanaan Perda RPJMD dan APBD yang merangkum visi-misi program pembangunan.

Yang mana, terkait Perda RPJMD ini, harus dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa Pemerintahan satu periode kepemimpinan, yang telah dimbil sumpah dalam menjalankam tugas, sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME dan masyarakat, yang notabene sebagai subyek dan objek, dari visi-misi program yang dijabarkan dalam Perda APBD itu sendiri.

Menurut Drs. Smuel Buntuang, dalam penjabaran RPJMD yang memuat visi-misi program yang telah ditetapkan dengan Perda itu, dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalan setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Perda APBD. Ia mengatakan, Perda APBD adalah pijakan hukum dalam penjabaran seluruh nomenklatur yang ditetapkan dalam RKPD.

Maka terhadap Perda RPJMD dan Perda APBD, harus dapat menggambarkan sinkronisasi dari realisasi program dan realisasi anggaran keuangan yang bersumber dari kas bendahara umum daerah. Sebab hal tersebut kata Smuel Buntuang, sebagai tolak ukur penilaian, atas pelaksanaan kedua Perda sebagai pijakan hukum oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana mestinya yang sesuai dengan amanat Perda yang ditepakan bersama oleh lembaga Eksekutif dan Legislatif, dalam Badan Musyawarah (Banmus) tentang penetapan dan pengesahan RPJMD dan APBD itu sendiri.

“Apakah di dalam Pemerintahan Damai yang akan berakhir pada 22 Mei 2022 mendatang, Pemerintahannya telah dijalankan sesuai dengan amanat Perda yang memiliki konsekwensi anggaran yang bersumber dari keuangan negara itu? Sebab indikator Pelanggaran Perda RPJMD dan Perda APBD ini, manakala tidak terjadi sinkronisasi realisasi anggaran dan realisasi program yang setiap nomenklaturnya ditetapkan oleh Perda,” ujar mantan Anggota DPRD Boalemo (1999-2004) tersebut.

Pelanggaran Perda yang real terhadap realisasi keuangan, lanjutnya, adalah terjadinya penggunaan anggaran yang bukan pada peruntukannya, terhadap program di luar yang ditetapkan dalam Perda APBD itu sendiri, atau yang melebihi dari yang ditetapkan.

Misalnya, satu program dalam visi-misi, berupa pengadaan SIM gratis yang ditetapkan dalam Perda RPJMD sejumlah 5.000 SIM untuk masyarakat. Namun, dalam akhir periode masa jabatan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, ternyata realisasinya telah melebihi target, atau kurang dari yang ditetapkan dalam RPJMD.

“Apabila capaian target SIM pada akhir masa jabatannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD, maka atas nomenklatur SIM yang ditetapkan oleh Perda ini, tidak terdapat pelanggarannya. Namun apabila realisasinya menjadi 6.000 dan atau kurang dari 5.000, kekurangan dan kelebihannya, maka akan berdampak pada konsekwensi plus minus laporan keuangan negara itu sendiri,” tegas Smuel Buntuang.

Dikatakannya, kalau dari 5.000 SIM yang ditetapkan dalam Perda misalnya, kemudian menjadi 6.000, maka artinya telah terjadi penggunaan keuangan negara, atas belanja pengadaan SIM sebanyak 1.000 lembar di luar ketentuan Perda. Menurutnya, hal tersebut merupakan kerugian keuangan negara.

Sebaliknya, kata Smuel Buntuang, jika pengadaan belanja SIM tidak mencapai target, atau kurang dari 5.000, maka sisa anggarannya harus menjadi Sisa lebih Pencairan/Pembayaran Anggaran (SILPA), yang harus masuk dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Apakah SAL-nya secara fisik, ada?? Harus dilakukan pengujian kas oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana metode pemeriksaan yang diatur dalam peraturan BPK itu sendiri,” jelasnya.

Dengan contoh di atas sambung Smuel Buntuang, maka terhadap pelaksanaan Perda tentang program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) Boalemo, sangatlah sensitif dan riskan terjadinya suatu pelanggaran Perda, yang dapat dilakukan oleh oknum, atau kelompok eksekutif dan legislatif, yang merugikan keuangan negara. Sebab, kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia menganut kebijakan politik anggaran.

“Maka dengan ini, tidaklah berlebihan bagi kami sebagai masyarakat di Daerah Boalemo yang notabene adalah subyek dan objek daripada RPJMD dan APBD, meminta pula kepada pihak BPK, agar dapat meningkatkan audit reguler terhadap pemeriksaan keuangannya, kinerja dan kepatuhan, atas LKPD, kiranya dapat ditingkatkan ke audit investigasi khusus dan merekomendasikan temuannya kepada APH, atau Kejaksaan Negeri Tilamuta, sebagai lembaga kuasa negara yang diberi kewenangan, khususnya dalam melakukan pengawasan kakayaan negara, yang meliputi aset dan keuangan negara, dan melakukan penindakan terhadap perbuatan kejahatan oleh pejabat penyelenggara negara, yang telah mengakibatkan berkurangnya kekayaan keuangan negara, yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perda RPJMD dan APBD di Daerah Boalemo,” pungkasnya. (*)

Penulis: Abdul Majid Rahman

(Visited 507 times, 1 visits today)

Komentar