Terkait Musibah Banjir, Idah Syahidah Minta Jangan Saling Menyalahkan

Anggota DPR RI Dapil Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menggendong bayi korban banjir, saat mengunjungi dan memberikan bantuan kepada Korban Banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2020). (Foto Istimewa/ Runi/Man/DPRRI)

-

Hargo.co.id, JAKARTA – Bencana banjir yang terjadi di wilayah Jabodetabek mendapat perhatian anggota komisi VIII DPR RI Idah Syahidah Rusli Habibie. Aleg Golkar daerah pemilihan Gorontalo ini berharap, agar seluruh pihak tidak saling menyalahkan atas peristiwa bencana banjir yang tengah melanda beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Bencana banjir ini sejatinya bukan yang pertama kali terjadi di ibukota dan beberapa kota sekitarnya, namun sudah beberapa kali terjadi. Oleh karenanya saya berharap di tengah musibah ini seluruh pihak menahan diri untuk tidak saling menyalahkan atas peristiwa ini,” ujar Idah dikutip dpr.go.id, saat mengunjungi dan memberikan bantuan kepada Korban Banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (03/01/2020).

Ia mengatakan,  bahwa bencana banjir tersebut juga merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tak terkecuali masyarakat dan aparat pemerintah terendah yang berada di lingkungannya, yakni RT (rukun tetangga).

Terutama tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, sebut saja tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini menilai, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang notabene merupakan mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI sudah cukup baik dalam melakukan penanganan pasca banjir. Baik dalam hal kecepatan dan ketepatan menangani korban bencana.

Ia berharap hal tersebut dapat terus ditingkatkan, tentu tidak hanya oleh BNPB saja, melainkan juga instansi sejenis di bawahnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk juga Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Sementara dari sisi legislasi, menurut Ida, ia bersama rekan-rekannya di Komisi VIII DPR RI akan merevisi dan membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat ini sudah dalam masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari seluruh pihak atas kebersihan dan kondisi lingkungan. Ditambah dengan payung hukum yang jelas tentang penanggulangan bencana, maka ia meyakini bencana sejenis tidak akan terulang lagi. Paling tidak, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalisir. (ayu/es/dpr)