Rabu, 25 Maret 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Mutasi Pemprov Gorontalo, BKD : Sudah Sesuai Aturan

Oleh Mufakris Goma , dalam Advertorial Gorontalo , pada Rabu, 15 Januari 2020 Tag:
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo menegaskan, mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo sudah sesuai aturan. Pernyataan ini terkait adanya kabar jika mutasi itu diragukan.

“Mutasi kemarin sudah sesuai aturan dan prosedur. Kalau ada yang menyoroti, itu sah-sah saja. Akan tetapi, perlu dilihat PP No 11 Tahun 2017 pasal 276 poin C disebutkan bahwa PNS diberhentikan jika dia ditahan karena menjadi tersangka kasus pidana. Semua yang kena mutasi kemarin itu taka da yang ditahan? Oleh karena itu hak-haknya sebagai PNS tetap ada, termasuk di angkat dalam jabatan tertentu,” jelas Zukri, Rabu (15/1/2020).

Ditambahkannya, semua PNS yang memenuhi syarat, punya hak yang sama untuk mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi Pratama. Hal itu, kata Zukri, sejalan dengan Permenpan 15 tahun 2019. Pada poin II huruf B angka 3 tidak diatur tentang status tersangka tindak pidana oleh PNS.

“Sehingga kami juga tidak boleh menolak jika yang bersangkutan mengikuti seleksi terbuka. Kami juga sudah konsultasikan ke KASN, pesan mereka jangan diskriminatif,” ujarnya.

Masih kata Zukri, dirinya meluruskan opini tentang jika pemberhentian dalam jabatan PNS yang didasarkan pada aspek suka atau tidak suka. Menurutnya, Tim Penilai Kinerja (TPK) mempertimbangkan berbagai laporan dan pemeriksaan kepada para pejabat yang bermasalah.

Masalah ditinjau dari aspek kinerja, penyelewenangan kewenangan serta masalah rumah tangga. Tiga aspek yang dianggap berpengaruh buruk terhadap lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

“Penyelewengan kewenangan bahkan sudah kita periksa dan diakui yang bersangkutan. Masalah keluarga juga begitu, kita panggil kedua belah pihak. Pertimbangan dari TPK bahwa pegawai seperti ini perlu kita istirahatkan dulu sambil mereka menyelesaikan masalahnya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa (14/01/2020) Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik 195 pejabat struktural. Rinciannya 10 Pimpinan Tinggi Pratama, 38 Pejabat Administrator serta 85 Pejabat Pengawas. Ada juga pengukuhan terhadap 62 orang Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB. (adv/rwf/hg)