Jumat, 30 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Pembangunan, DPRD Minta Regulasi Sebagai Acuan

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Legislatif , pada Minggu, 11 Oktober 2020 | 14:05 WITA Tag:
  Anggota DPRD Gorut, Ridwan R. Arbie


Hargo.co.id, GORONTALO – Agar tak menjadi persoalan di kemudian hari, DPRD Gorontalo Utara meminta agar regulasi menjadi acuan. Ini terkait pelaksanaan pembangunan yang kerap menimbulkan masalah.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan R. Arbie, agar tak ada masalah. Ini bahkan disampaikan kepada siapa saja yang datang ke gedung DPRD.

“Regulasi apapun bentuknya, apakah itu Undang-undang, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan peraturan lainnya sifatnya mengikat dan itu merupakan landasan atau acuan dalam setiap pelaksanaan entah itu program maupun kebijakan” tegas Ridwan R. Arbie.

BACA  Resiko dan Beban Kerja Kades Lebih Tinggi Dibanding Gaji

Tak hanya terhadap regulasi saja yang harus diperhatikan, namun juga terhadap prosedur yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan program pembangunan.

“Karena dalam pelaksanaan program apalagi program dari pemerintah pusat, ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh daerah, dan setelah prosedur tersebut selesai, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan,” kata Ridwan R. Arbie.

BACA  OPD Diminta Fokus Laksanakan Program

Aleg Hanura tersebut mengatakan bahwa jika prosedur tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka tentunya ada konsekuensi yang mengikutinya, atau dapat saja ketika daerah lalai, maka akan rugi sendiri.

“Sehingganya baik regulasi maupun prosedural harus diikuti dengan jelas dan yang paling dihindari tentunya terhadap resiko hukum yang mengikutinya,” jelasnya.

BACA  Sekdaprov Pimpin Sertijab Plt Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dampak lain juga yang pasti akan dirasakan adalah terhadap manfaat dari pelaksanaan program tersebut terutama untuk masyarakat nantinya tidak akan maksimal dirasakan.

“Dapat saja karena ada persoalan maka program tersebut walaupun telah selesai dilaksanakan masih belum dapat dimanfaatkan karena tersandera dengan berbagai persoalan,” pungkasnya. (abk/adv/hg)


Komentar