Selasa, 11 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Penutupan Perbatasan, Masyarakat Komuter Jadi Perhatian

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Headline Kab. Gorontalo Utara , pada Selasa, 4 Mei 2021 | 10:05 WITA Tag: ,
  Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu (kanan) saat mendampingi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie (kiri) meninjau kesiapan daerah perbatasan di Tolinggula. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Ada hal penting yang perlu diperhatikan terkait rencana penutupan perbatasan. Yakni, pemerintah harus memperhatikan masyarakat komuter yang ada di sekitar perbatasan, baik di Tolinggula, maupun yang ada di Atinggola. 

Perlu dijelaskan bahwa komuter (berasal dari Bahasa Inggris Commuter; dalam Bahasa Indonesia juga disebut penglaju) adalah seseorang yang bepergian ke suatu kota untuk bekerja. Selanjutnya, kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari. Biasanya dari tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat bekerjanya.

Rencana penutupan perbatasan oleh Pemprov Gorontalo melibatkan Pemda Gorontalo Utara. Maklum, dari empat pintu lewat darat, dua diantaranya berada di Gorontalo Utara. Yakni, perbatasan dengan Sulawesi Utara yang berada di Atinggola, dan perbetasan dengan Sulawesi tengah yang berada di Tolinggula. 

Menurut Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, mengungkapkan jika pihaknya sudah melakukan pertemuan awal dengan daerah tetangga yakni pemerintah Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara dan pemerintah Buol, Sulawesi tengah. 

“Terkait dengan persoalan teknis pengaturan di lapangan itu, juga telah menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut,” ungkapnya.

Salah satu hal yang menjadi poin penting dalam pertemuan tersebut terkait dengan teknis pengaturan masyarakat komuter di daerah perbatasan. 

“Posisinya mereka ini terjaring cukup lama terutama secara ekonomi, bukan persoalan mudik,” jelasnya.

Thariq Modanggu menegaskan bahwa yang dilarang di sini adalah mudik, sehingga perlu hal-hal teknis untuk mengatur para masyarakat komuter di daerah perbatasan ini. 

“Terkait dengan masyarakat komuter di daerah Tolinggula itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana soal detail pengaturannya soal teknisnya dan apa saja yang boleh dan apa yang tidak boleh itu nanti diatur dalam pertemuan selanjutnya,” tegasnya.

Namun Thariq Modanggu menegaskan bahwa untuk memantapkan kesepakatan teknis di lapangan, tinggal menunggu kesepakatan kepala daerah yang saling berbatasan langsung. (abk/adv/hargo)

BACA  Pemda Gorontalo Utara Dapat Pendampingan dari Pemprov

Komentar