Sabtu, 12 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Perda Pajak, Pansus I Samakan Persepsi

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Kamis, 11 Juni 2020 | 02:05 WITA Tag:
  Ketua Pansus I, Matran Lasunte saat memimpin rapat bersama staf ahli terkait dengan Ranperda Pajak Daerah. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Pansus I DPRD Gorontalo Utara (Gorut), saat ini tengah menyiapkan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terkait dengan Pajak Daerah. Terkait dengan itu, Selasa (09/06/2020) Pansus I menggelar rapat bersama dengan tim pakar.

Berkembang dalam rapat tersebut, terkait dengan persepsi atau cara pandang soal kedudukan dan posisi pemerintah desa. “Ada persepsi yang berbeda terkait dengan keberadaan pemerintah desa, pihak eksekutif memiliki persepsi bahwa pemerintah daerah, didalamnya sudah termasuk pemerintah desa,” ungkapnya.

BACA  Metode Pembelajaran di Tengah Pandemi Harus Dievaluasi Rutin

Namun persepsi yang ada di legislatif, pemerintah desa memiliki kedudukan tersendiri dalam struktur pemerintahan dan berdasarkan undang-undang.

BACA  Ini Harapan Gubernur Terkait Pekerjaan Jembatan Molintogupo

“Pemerintah desa diatur melalui undang-undang tersendiri dan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang tersendiri,” jelasnya.

Terhadap persepsi tersebut ditakutkan pada satu saat nanti akan berubah juga. Jika mengikuti undang-undang dan tidak menyebutkan pemerintah desa dalam Ranperda, maka dengan sendirinya untuk pajak pemerintah daerah akan dikenakan juga.

BACA  Satu Perda ‘Dibanderol’ Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta

“Karena ini merupakan persepsi atau cara pandang. Untuk itu, hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam evaluasi akhir yang mungkin akan dilaksanakan tidak hanya sekali,” ujarnya.

Hal ini tentu akan disinkronkan nantinya, karena setiap alasan ada landasannya sehingga penyamaan persepsi tersebut dapat terjadi demi maksimalnya pembahasan Ranperda. (abk/adv/hg)


Komentar