Bawaslu

Terkait Persoalan Erman Katili, Forum Demokrasi Minta Bawaslu RI Tegas

×

Terkait Persoalan Erman Katili, Forum Demokrasi Minta Bawaslu RI Tegas

Sebarkan artikel ini
Bawaslu Kota Gorontalo
Koordinator Forum Demokrasi Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya. (Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Polemik yang terjadi di tubuh Bawaslu Kota Gorontalo kian menjadi pembicaraan publik akhir-akhir ini.

Berita Terkait:  Sudah Sertakan Bukti Kuat, Caleg Kristina Bahsoan Kecewa Laporannya Dihentikan Bawaslu

badan keuangan

Nama Erman Katili yang lulus seleksi dan terpilih sebagai Komisioner Bawaslu Kota Gorontalo semakin santer dan menjadi sorotan berbagai pihak.

Salah satunya seperti yang disampaikan Koordinator Forum Demokrasi Provinsi Gorontalo, Salahudin Pakaya.

Berita Terkait:  Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Pohuwato Gandeng Berbagai Organisasi

badan keuangan

Menurutnya, polemik ini tidak bisa dibiarkan berlarut larut karena ini sudah menjadi konsumsi publik Gorontalo, bahkan nasional.

“Polemik terpilihnya anggota Bawaslu kota Gorontalo yang diduga sebagai pengurus partai politik ini harus diselesaikan secara serius oleh Bawaslu RI,” kata Salahudin.

Berita Terkait:  Terkait Surat Suara Kabgor yang Nyasar ke Bone Bolango, Begini Tanggapan Bawaslu

Koordinator forum yang beranggotakan para mantan penyelenggara pemilu itu juga menyebut, persoalan ini mempertaruhkan nama Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

Example 300250

“Niat kami adalah menjaga marwah penyelenggara pemilu, supaya tetap mendapatkan kepercayaan rakyat. Apalagi ini di Bawaslu,” kata Salahudin.

Berita Terkait:  Awasi Masa Kampanye, Amran Pastikan Tahapan Berjalan Bersih, Sehat, dan Sesuai Koridor

Menurutnya, persoalan yang terlihat saat ini sudah terbukti secara administratif. Meski begitu, klarifikasi dari yang bersangkutan juga Aharus dihormati.

“Kalau dilihat dari aspek-aspek dokumennya secara administratif kan ini kelihatannya sudah terbukti, meskipun yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Itu kita hormati,” katanya.

Berita Terkait:  Diduga Langgar Netralitas, Oknum Pejabat di Pohuwato Masuk Radar Bawaslu

Sebagai mantan penyelenggara pemilu, kata Salahudin, Anggota Forum Demokrasi Provinsi Gorontalo merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini.

“Dengan adanya kejadian seperti ini membuat kita tidak nyaman. Apalagi ini menimbulkan polemik dan reaksi reaksi. Nda enak juga kita sebagai mantan penyelenggara,” kata Salahudin.

Berita Terkait:  Komit Sukseskan Pilkada, Pemkab Gorontalo Alokasikan Dana Rp. 42 Miliar

Saat ditanyakan apa yang seharusnya dilakukan Bawaslu RI, Salahudin mengatakan harus ada peninjauan ulang terhadap proses perekrutan.

“Bawaslu harus melakukan peninjauan ulang trek record proses dengan bukti bukti otentik dikumentatif. Itu sudah harus dijadikan sebagai alasan dalam menjaga Marwah penyelenggara pemilu,” terangnya.

Berita Terkait:  Lukman Ismail Dkk Resmi Adukan Erman Katili ke DKPP

“Ini fatal menurut saya. Sebagai mantan penyelenggara kami merasa tidak nyaman. Sekalipun kita sudah tidak ada urusannya dengan penyelenggara itu,” kata

Meski begitu, dirinya meminta Bawaslu RI tetap harus memberikan alasan yang jelas dan sesuai ketentuan dalam mengambil keputusan.

Berita Terkait:  Polemik Erman Katili: Bawaslu Provinsi Gorontalo Dinilai Lalai Jalankan Tupoksi

“Kalau misalnya penyelesaiannya yang bersangkutan dipertahankan atau diberhentikan, harus ada argumentasinya juga dari Bawaslu RI,” kata Salahudin.

Sebelumnya, Erman Katili diduga masih menjabat sebagai Sekretaris Umum DPP Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Gorontalo periode 2022-2026 saat dilantik pada 21 Agustus 2023 kemarin.

Berita Terkait:  Pohuwato Sabet Penghargaan Anugerah Kehumasan Bawaslu 2023, Yolanda: Energi Kami Agar Lebih Baik Lagi

Ia juga diduga masih menandatangani SK untuk pengurus pengurus partai di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo. Belakangan, hal itu disebut sebut sebagai pencatutan tanda tangan.(*)

Penulis: Sucipto Mokodompis

Berita Terkait:  Pemkab Bone Bolango Buka Suara Soal Bawaslu Tolak NPHD Rp. 9 Miliar



hari kesaktian pancasila