Kamis, 17 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Persoalan Pupuk, Baiknya Regulasi dan Syarat Diubah 

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Senin, 10 Mei 2021 | 10:05 WITA Tag: ,
  Kepala Dinas Pertanian, Gorontalo Utara, Kisman Kuka


Hargo.co.id, GORONTALO – Persoalan pupuk yang mencuat ke permukaan, sebenarnya solusinya adalah bagaimana regulasi dapat diubah, karena kewenangan dalam menentukan pengecer sesuai dengan regulasi Menteri Perdagangan itu ada pada distributor dan produsen.

Apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Gorontalo Utara (Gorut), Kisman Kuka tersebut untuk menjawab persoalan pupuk bersubsidi yang diinspirasikan oleh para petani termasuk dalam pelaksanaan reses para anggota DPRD, Gorontalo Utara belum lama ini.

Tak hanya DPRD saja secara kelembagaan yang menyuarakan persoalan pupuk kata Kisman, namun pihaknya juga telah menyuarakan hal ini pada rapat evaluasi beberapa waktu lalu yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo. 

Jika mau ditanya, pihak dinas kata Kisman, tidak memiliki kapasitas dan kewenangan dalam mengintervensi persoalan pupuk tersebut. 

“Kita hanya sampai pada memberikan rekomendasi saja terhadap usulan pengecer. Namun terhadap pengawasan sampai pada memberikan punishment itu tidak ada,” kata Kisman.

Persoalan ini dapat diselesaikan jika regulasi diubah terutama untuk pasal kewenangan dalam menentukan pengecer. Harusnya kata Kisman, yang mengetahui kondisi lapangan ada di pemerintah daerah, 

“Yang terjadi usulan telah diberikan, namun terkait dengan penetapan berapa besaran dari pupuk subsidi yang disetujui tersebut, bukan dari dinas, begitu juga terhadap siapa saja yang berhak menerima, pihak dinas tidak mengetahuinya, karena yang mengaturnya bukan kami di dinas,” tegasnya.

Olehnya jika sistem dan regulasi ini dapat diubah kata Kisman, pasti tidak akan terjadi lagi kelangkaan pupuk bersubsidi bagi para petani. “Dan satu hal lagi, terhadap persyaratannya harusnya juga dirubah, yang berhak mendapatkan pupuk subsidi hanyalah petani yang luas lahannya 0,5 hektar kebawah, bukan 2 hektar. Karena petani yang memiliki lahan 2 hektar sudah mapan,” kuncinya. (abk/adv/hargo)

BACA  Gorontalo Utara Butuh 141 Tenaga Kesehatan, SDM Masih Minim 

Komentar