Hargo.co.id, GORONTALO – Dipicu oleh belum selesainya proyek perbaikan Jalan Nani Wartabone (eks Jalan Panjaitan), Mahasiswa meminta Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, mencopot Kepala Dinas PUPR beserta orang-orang yang terlibat didalam proyek yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Hal itu disampaikan oleh puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Gorontalo, saat menggelar aksi di depan Kantor Walikota Gorontalo pada Selasa (16/5/2023).
Dalam orasinya massa aksi menyuarakan bahwa Kepala Dinas PUPR dan orang orang yang terlibat didalamnya, dinilai tidak ada kejelasan terkait proyek yang menggunakan dana PEN tersebut.
“Ini sudah kali ke lima HMI datang dihadapan pemerintah, dan jujur kami sudah muak dengan pemerintah yang sampai sekarang ini tidak ada kejelasan,” orasi Adrian Latif.
Selain itu selaku koordinator lapangan, Adrian Latif, mengungkapkan bahwa ia bersama massa aksi yang lain telah melakukan identifikasi jenis usaha dan keuntungan yang diperoleh pelaku UMKM di sekitar proyek pembangunan Jalan Nani Wartabone tersebut, yang hasilnya ternyata banyak masyarakat yang terdampak mengalami kerugian.
“Proyek yang tidak selesai ini menyebabkan kemacetan lalu lintas, karena hak pengguna jalan dipakai untuk parkir liar. Sehingga masyarakat akan terganggu dan pelanggan juga akan kesulitan mengakses bisnis dari pelaku UMKM yang ada disitu,” ungkap Adrian Latif.
Pada kesempatan itu, Adrian Latif, juga menyampaikan dengan tegas meminta kepada pihak terkait agar tidak saling membela diri, namun harus berbicara fakta dan data yang ada di lapangan.
“Tolong untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan agar bertanggung jawab. Pembangunan menjadi kacau, ekonomi hancur dan masyarakat pun sengsara,” tegas Adrian Latif.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, yang menerima langsung kedatangan massa aksi dalam tanggapannya menjelaskan, bahwa hingga saat ini pemerintah terus berupaya dan mendesak pihak PUPR untuk memacu kontraktor agar segera menyelesaikan proyek tersebut.
“Kami pemerintah sering melakukan rapat untuk mengevaluasi kinerja dari kontraktor dan sampai saat ini masih terus berupaya agar kontraktor segera menyelesaikan proyek ini,” tutur Ismail Madjid.
Dalam tanggapannya Sekda juga menyampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari pihak HMI atau massa aksi ini, dipastikan akan disampaikan ke Walikota Gorontalo dan akan ditindaklanjuti.
Di hubungi terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Rifadly Bahsoan mengemukakan, pekerjaan proyek eks jalan Panjaitan terus berprogres. Kata dia, tahapan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana yang baru adalah perakitan besi yang akan digunakan untuk drainase di lokasi pekerjaan.
“Pelaksananya adalah pelaksana yang baru. Alhamdulillah, pekerjaannya terus berproses. Sekarang mereka (Pelaksana) sementara merakit besi untuk drainase. Setelah rampung, pekerjaan akan dilanjutkan dengan tahapan berikut. Kami targetkan Juli bisa rampung,” ucap Rifadly.
Disisi lain, salah satu pelaku UMKM yang terdampak dalam proyek tersebut, ketika diwawancarai wartawan media ini menyampaikan rasa syukur, karena merasa telah ada yang mewakili mereka menyampaikan keluhan-keluhan mereka selaku pelaku UMKM di hadapan pemerintah.
“Alhamdulillah, setelah sekian lama menunggu, akhirnya sekarang keluhan saya disampaikan. Saya hanya rakyat biasa yang tidak punya apa-apa. Semoga pemerintah segera menindaklanjuti aspirasi ini,” ujar Yusrin.
Dari pantauan langsung Wartawan media ini, aksi dari HMI di kantor Walikota Gorontalo yang dimulai sejak pukul 14.00 Wita itu berlanjut hingga malam hari. Meski aksi tersebut berlangsung aman dan tertib, namun begitu tetap mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polresta Gorontalo Kota.(*)
Penulis: Indrawati Endris
Editor: Zulkifli Polimengo