Minggu, 29 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Tujuh Ruas Jalan, Ini Desakan Demonstran

Oleh Fajriansyach , dalam Gorontalo Headline , pada Rabu, 4 Juli 2018 | 10:00 WITA Tag: , ,
  


Hargo.co.id GORONTALO – Penuntasan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tujuh ruas jalan di Kota Gorontalo terus dipertanyakan warga Kota Gorontalo. Selasa (3/7), kemarin hal yang sama juga kembali dipertanyakan puluhan massa aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.

Pantauan Gorontalo Post, demo yang digelar Selasa (3/7) kemarin itu, berlangsung di depan kantor Kejati Gorontalo. Dengan menggunakan peralatan pengeras suara, warga nampak melakukan orasinya di Kantor Kejati Gorontalo, sembari meminta untuk bertemu langsung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Teriakan warga untuk penuntasan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Gorontalo terus terdengar sepanjang aksi unjuk rasa digelar.

BACA  DPRD Bone Bolango Apresiasi Kinerja Satgas Covid-19 dan Media

Koordinator aksi, Rauf Abdul Azis kepada sejumlah awak media mengungkapkan, aksi mereka di Kantor Kejati Gorontalo, untuk meminta ketegasan dan transparansi dari Kejati, tentang dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tujuh ruas jalan.

Karena menurut Rauf, meski sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, namun para tersangka itu tidak kunjung ditahan oleh Kejati. “Kepala Kejati mengatakan bahwa penanganan kasus ini sudah 99 persen, tapi kenyataan di lapangan justru tidak relevan, karena hingga saat ini belum ada satupun tersangka yang ditahan,” ujarnya.

Selain itu, Rauf juga meminta kepada Kepala Kejati Gorontalo untuk segera mengeluarkan SP3 atas status tersangka sejumlah nama yang diduga tidak ikut terlibat terlalu dalam dalam kasus.

BACA  Senjata Utama Memutus Mata Rantai Covid-19, Maksimalkan 3M

“Menurut kami, penetapan tersangka kepada para honorer yang diduga terlibat dalam kasus ini terlalu cepat. Sehingga kami meminta, agar status tersangka kepada para honorer dan bawahan yang notabene hanya menerima perintah, sebaiknya di SP3kan saja, agar pihak keluarga tidak terbelenggu dengan status tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Yudha Siahaan,SH saat dikonfirmasi mengatakan, kedatangan massa aksi tersebut untuk meminta Kejati segera melakukan penahanan terhadap para tersangka, yang terlibat dalam kasus 7 ruas jalan yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

BACA  Jadi Atensi Satgas Covid-19, Pilkada Terus Dipantau

“Kami dari pihak Kejaksaan sudah menyampaikan bahwa penahanan tidak segampang itu untuk kami lakukan, kita menahan jika data dan bukti sudah cukup. Kalau kita sudah yakin dengan pemberkasan perkara, kita akan melakukan penahanan,” kata Yudha.

Sehari sebelumnya, Walikota Gorontalo Marten Taha sudah memenuhi panggilan Kejati dan diperiksa oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus sebagai saksi dalam kasus 7 ruas jalan. “Kemarin Pak Marten sudah diperiksa sebagai saksi, untuk menambah kelengkapan berkas terkait penganggaran dan pengadaanya,” tandas Yudha. (yds-gp/hg)


Komentar