Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Terkait Tujuh Ruas Jalan, Marten Diperiksa Kejati

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Selasa, 3 Juli 2018 | 10:00 AM Tag: ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo Marten Taha memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Senin (2/7). Orang nomor satu di Kota Gorontalo itu datang untuk memberi kesaksian dalam penyidikan perkara dugaaan penyimpangan pembangunan tujuh ruas jalan.

Lebih kurang enam jam Marten Taha menjalani pemeriksaan. Hanya saja usai diperiksa, Marten Taha memilih meninggalkan Kejati tanpa memberikan komentar terhadap wartawan. Informasi yang dirangkum Gorontalo Post, Marten Taha mendatangi Kejati Gorontalo sekitar pukul 09.00 wita. Marten Taha datang menggunakan mobil minibus dengan plat nomor hitam. Begitu tiba di kantor Kejati, Marten langsung masuk ke ruang tim Pidana Khusus (Pidsus).

Pemeriksaan berlangsung tertutup. Lebih kurang enam jam lamanya, Marten Taha menjalani pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan Marten lantas bergegas meninggalkan Kejati melalui pintu belakang.

Langkah Marten Taha meninggalkan Kejati lewat pintu belakang ditengarai menghindari para wartawan yang menunggu di pintu depan kantor Kejati Gorontalo. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Gorontalo Yudha Siahaan,SH dikonfirmasi membenarkan pemeriksaan terhadap Marten Taha.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap Marten, merupakan salah satu rangkaian dari penuntasan dugaan tindak pidana korupsi, pembangunan tujuh ruas jalan di Kota Gorontalo. “Pemeriksaan hari ini khusus untuk pembangunan jalan Beringin Dua, Marten diperiksa mengenai sumber dana dan proses pengadaan proyek itu sendiri,” tegasnya.

Selanjutnya, menurut Yudha, pihaknya masih akan memanggil ulang Marten untuk dimintai keterangan terkait pembangunan enam ruas jalan lainnya, yang juga diindikasikan berbau praktek korupsi.

Sebelumnya menurut Yudha, terkait kasus korupsi tujuh ruas jalan, Kejati Gorontalo sudah menetapkan sejumlah tersangka. “Yang termasuk tersangka ada dari Pelaksana, Kontraktor dan PPKnya, tapi nama-namanya belum bisa saya ungkapkan,” tambahnya.

Proyek pembangunan tujuh ruas jalan sendiri merupakan salah satu proyek yang ditangani Dinas PU Kota Gorontalo. Proyek ini berasal dari APBN. Namun untuk dugaan tindak pidana korupsi yang kini tengah ditangani oleh Kejati Gorontalo, baru untuk empat ruas jalan saja, yakni Jl. Rambutan, Jl. Beringin, Jl. Beringin 2 serta Jl. Delima.

Panjang keseluruhan jalan sekitar 10 kilometer dengan total anggaran mencapai Rp 50 miliar. Proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2015 silam oleh sejumlah perusahaan yang dikabarkan berasal dari luar Gorontalo.

Ironinya, hasil penyelidikan tim pidsus Kejati Gorontalo, ada temuan ketidaksesuaian kualitas proyek dengan hasil pekerjaan. Akibatnya, proyek inipun menyeret 35 orang sebagai tersangka dalam proyek itu. Hanya saja, Kejaksaan masih belum mengungkap siapa saja yang termasuk dalam 35 tersangka itu. Termasuk siapa tokoh utama dalam praktek korupsi itu.

“Kasus ini masih kita dalami, tapi memang sudah ada tersangkanya,” ujar Kepala Kejati Gorontalo Firdaus Dawilmar saat dikonfirmasi Gorontalo Post belum lama ini. Lebih lanjut Firdaus mengatakan, jumlah kerugian negara masih dihitung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Gorontalo.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Gorontalo, Yudha Siahaan,SH menegaskan, Kejati Gorontalo tidak akan tebang pilih dalam penuntasan perkara korupsi. Termasuk kasus dugaan tindak pidana korupsi tujuh paket jalan di Kota Gorontalo.

Yudha mengungkapkan, terkait perkara tujuhpaket jalan itu, pihaknya sejauh ini masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan. Bahkan untuk penanganan kasusnya, Kajati Gorontalo mengaktifkan kembali tim khusus penanganan kasus korupsi di Gorontalo.(yds-gp/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar