Wednesday, 28 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Thariq Modanggu Duga Ada Kesalahan Prosedur pada Pembayaran TKD

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Headline Kab. Gorontalo Utara , pada Saturday, 19 June 2021 | 12:05 PM Tags:
  Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu menduga ada kesalahan prosedur pada pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Hal itu diungkap ketika menghadiri undangan Panitia Hak Angket DPRD Gorontalo Utara beberapa hari lalu. 

Saat memberi keterangan, Thariq Modanggu menyebutkan dalam pembayaran TKD kepada aparatur pemerintah daerah, ada dugaan kesalahan prosedur. Apa yang disampaikan Thariq Modanggu merupakan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran. 

“Kami perlu tanyakan ini karena ada begitu banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan penilaian untuk pembayaran TKD,” kata Roni Imran. 

Mendapat pertanyaan seperti itu, Thariq Modanggu menegaskan bahwa dirinya cukup mendalami persoalan terkait dengan pembayaran TKG tersebut. Menurut Thariq Modanggu, dirinya resah karena ada indikasi kesalahan prosedural. 

“Sebagai wakil bupati, tentu persoalan pembayaran TKD untuk aparatur pemerintah daerah tersebut cukup meresahkan. Alasannya, ada indikasi kesalahan prosedur dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lanjut kata Thariq Modanggu, gambaran atas tindakan yang dilakukannya pada 2019 kemarin, saat dilakukan Sidak di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara. 

“Dalam Sidak tersebut, ada dokumen yang menjadi dasar pembayaran TKD yang saya lihat, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yakni aksi dan hasil,” kata Thariq Modanggu. 

Dijelaskan, untuk aksi terkait dengan kehadiran dan aktivitas dari aparatur. Sementara untuk hasil yakni terkait dengan inovasi dan juga kreativitas dan hal lainnya dari aparatur itu sendiri. Namun pada kenyataannya, menurut Thariq Modanggu, untuk pembayaran TKD yang dilakukan selama ini hanya berdasarkan pada 1 (satu) indikator saja yakni berdasarkan aksi atau kehadiran. 

“Yang seharusnya pembayaran TKD aparatur tersebut berdasarkan pada 2 (dua) indikator penilaian sesuai dengan Perbup yakni aksi atau kehadiran dan hasil terkait dengan inovasi dan kreativitas yang keduanya harus mendapatkan skor penilaian,” tegasnya.

Jika memang yang menjadi dasar pembayaran TKD selama ini hanya pada 1 indikator saja yakni aksi atau kehadiran, kata Thariq Modanggu, maka itu dapat diartikan ada potensi dugaan pembayaran TKD fiktif. 

“Untuk itu, maka saya berkali-kali melakukan pengecekan di Badan Keuangan Daerah,” ujarnya.

Anggaran TKD aparatur tidak sedikit, yakni kurang lebih Rp 33 miliar. Thariq Modanggu mengaku sudah pernah menyampaikan hal ini ke Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin. 

“Pada rapat bersama dengan bupati, saya telah menyampaikan bahwa kalau begitu, mestinya kita dapat menghemat Rp 15 miliar per tahun, karena penilaian kinerja dalam rangka pembayaran TKD tersebut hanya berdasarkan pada 1 item saja, yakni daftar hadir,” kata Thariq Modanggu.

Dirinya berpendapat bahwa harus ada format baru dalam untuk pembayaran TKD, agar pemenuhan pembayaran sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dapat terpenuhi, mungkin dari sisi persyaratannya harus diubah sehingga dapat memenuhi unsur. (abk/adv/hargo)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar