Kamis, 8 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Thariq Modanggu Minta OPD Lakukan Koordinasi

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Senin, 1 November 2021 | 12:05 Tag: , ,
  Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu saat melakukan Sidah belum lama ini di Dinas Kominfo. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Internet saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga mengambil kebijakan tentang penyedia jasa layanan internet baik di perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di desa.

Terhadap kebijakan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu mengimbau kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk dapat melakukan koordinasi melalui rapat dengan OPD terkait lainnya. 

“Terhadap kebijakan daerah soal pemanfaatan internet dan jaringan tersebut, diharapkan kepada Dinas Kominfo untuk dapat mengkoordinasikannya dengan OPD lain melalui rapat. Karena ini sudah menjadi sebuah kebutuhan,” ungkap Thariq Modanggu.

Rapat koordinasi tersebut kata Thariq perlu untuk dilakukan. Sebab terkait soal jasa layanan internet tersebut tentu terhadap fungsi dan kewenangannya perlu untuk diketahui. 

“Bagaimana kita dapat mengetahui sial fungsi kewenangannya jika tidak ada rapat koordinasi,” katanya.

Apalagi berbicara soal desa dan OPD, tentu mereka perlu untuk menganggarkannya masing-masing, walaupun memang berbicara soal kewenangan itu ada di mereka.

Hanya saja sampai saat ini terhadap pedoman dan regulasi yang mengatur soal layanan jasa internet tersebut belum ada. 

“Berbicara kebutuhan dan kebijakan itu perlu ada pedoman atau regulasi yang mengaturnya, agar semuanya jelas,” tegasnya.

Regulasi tersebut kata Thariq untuk memberikan acuan kepada setiap OPD dan desa-desa yang ada di Kabupaten Gorut dalam menggunakan jasa internet benar-benar memahami syarat dan ketentuannya. 

“Seperti halnya keunggulan dari penyedia jasa, kemudian urgensinya, keberlanjutan layanan bagaimana, pemeliharaannya bagaimana, garansinya bagaimana, skema pembiayaannya, dan yang terakhir perusahaannya legal atau tidak. Catatan-catatan seperti itu harus ada semua dan jelas,” terangnya. 

Dengan demikian, maka lanjut kata Thariq, jika kemudian ke depan ada perusahaan layanan jasa internet yang datang untuk menawarkan jasanya. Maka, sudah ada referensi yang bisa dipakai oleh OPD dan desa-desa. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 11 times, 1 visits today)

Komentar