Sabtu, 26 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tidak Tangani Pengawasan Keuangan Asabri, OJK: Ada PP Yang Mengatur

Oleh Jamal De Marshall , dalam Ekonomi , pada Senin, 13 Januari 2020 | 18:05 WITA Tag:
  


Hargo.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pengawasan terhadap kasus PT Asabri (Persero). Pengawasan tersebut bukan ranah dari OJK sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2015.

“(Kasus) ini kan ada PP yang mengatur. Yang melakukan pengawasan eksternalnya. OJK tidak termasuk ke dalam komisi pengawasan sebagai pengawas eksternalnya Asabri,” kata Ketua OJK Wimboh Santoso di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

BACA  Harga Emas Terus Naik, Masyarakat Lebih Pilih Gadai Dibanding Jual

Ia pun meminta agar seluruh pihak bersabar. Sebab, kasus ini pun juga tengah dilakukan pengkajiannya bersama instansi terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Ya ini ditunggu aja (pengkajiannya, Red), ini lagi tentunya sekarang kita bekerja besama dengan lembaga terkait,” kata dia.

Pihakya juga akan melakukan reformasi (perubahan) terhadap pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan non bank. Hal ini dilakukan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali di masa mendatang.

BACA  Bantu UMKM Kopi Pinogu, Wujud Komitmen PLN dalam Pembangunan

“Ya ini kan juga lagi kita pelajari bersama. Kita juga lakukan reformasi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan non bank, di antaranya bahwa lembaga keuangan non bank itu harus menerapkan risk management yang baik,” katanya.

Sebagai informasi, PP 102 Tahun 2015 mengatur tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam PP itu disebutkan bahwa pengawas eksternal merupakan tanggung jawab dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI. Ada juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPK serta Auditor independen.

BACA  70 Kader Soksi Gorontalo Dilatih Jadi Pengusaha Startup
*Berita ini juga disiarkan oleh JawaPost.com pada edisi Senin, 13 Januari 2020

Komentar