Sabtu, 24 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tiga Daerah Ini Diminta Segera Cairkan JPS Tahap III

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Sabtu, 10 Oktober 2020 | 16:35 WITA Tag: , ,
  Penyerahan bantuan bahan pokok bersubsidi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie baru-baru ini. Selain bantuan tersebut, Pemprov juga menyiapkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama pandemi covid-19. Bantuan dengan berbagi anggaran 60-40 persen dengan kabupaten/kota itu dicairkan selama tiga tahap. (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Tiga kabupaten belum mencairkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang didanai APBD Pemprov Gorontalo. Bantuan bagi warga terdampak covid-19 belum dicairkan untuk tahap III yakni oleh Pemkab Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Pemprov Gorontalo Danial Ibrahim berharap agar tiga daerah tersebut segera memasukan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap II dan permohonan pencairan tahap III. Menurutnya, anggaran ini sudah mendesak dicairkan karena dinanti oleh ribuan warga di tiga daerah.

BACA  Bahas Omnibus Law, Gubernur Kumpul BEM Perguruan Tinggi Gorontalo

“Kasihan kalau dananya tidak terserap. Apalagi anggaran miliaran Rupiah ini memang sengaja dialokasikan oleh bapak gubernur untuk membantu warga selama masa pandemi covid-19,” ucap Danial, Jumat (9/10/2020).

Danial merinci jumlah uang yang belum dicairkan. Kabupaten Pohuwato masih ada sekitar Rp355 juta, Gorut Rp467 juta dan Bone Bolango Rp826 juta. Setiap Kepala Keluarga yang terdata masing masing memperoleh bantuan dalam bentuk pangan senilai Rp178.150-.

BACA  Soal Penyebaran Covid-19, Bone Bolango Keluar dari Zona Merah

“Memang dalam Pergub tersebut pencairan untuk Tahap III waktunya seminggu setelah lebaran, tetapi sekarang masih bisa disalurkan Karena bantuannya bantuan langsung tunai pangan daerah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi Covid-19” imbuhnya.

BACA  Giliran Warga Wonggarasi Terima Bantuan Bahan Pokok

Pemprov memberi batas waktu hingga akhir Oktober ini untuk melakukan pencairan bantuan tersebut. Jika akhir Oktober surat permohonan pencairan belum diajukan maka dengan sendirinya dianggap tidak melakukan penagihan.

Pihaknya menyayangkan jika hingga batas waktu tersebut anggarannya tidak terserap. Sebab sekecil apapun bantuan pemerintah akan sangat dinanti dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.(adv/rwf/hg)


Komentar