Senin, 1 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tim Rustam-Dicky Gugat KPU ke PTUN, Ada Apa Ya?

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Politik , pada Selasa, 23 Februari 2021 | 02:05 WITA Tag: , ,
  Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Sam T. Ase (kiri) saat menerima surat pemberitahuan tentang gugatan terhadap KPU melalui PTUN. Surat ini diserahkan anggota Tim Rustam-Dicky, Rusli Dunggio (kanan), Senin (22/02/2021). (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Rustam Akili-Dicky Gobel terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo (Kabgor), namun itu ternyata tak membuat patah semangat.

Buktinya, Tim Rustam-Dicky kembali mengajukan gugatan. Gugatan tetap ditujukan kepada KPU Kabgor, namun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatannya terkait dengan hasil pleno KPU Kabgor pada Sabtu (20/02/2021) yang menegaskan kemenangan pasangan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto pada Pilkada 2020.

Gugatan ini terungkap ketika Tim Rustam-Dicky menyerahkan surat pemberitahuan tentang gugatan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Senin (22/02/2020).

Tim Rustam-Dicky terdiri dari Rusli Dunggio, Jefri Polinggapo dan Guanawan datang ke DPRD Kabgor pada pukul 11.30 Wita langsung menemui Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Asa.

BACA  Andi Arief Sebut Nama Tokoh yang Diduga Mau Mengudeta AHY

“Terkait lanjutan sengketa Pilkada kemarin, kami masih melakukan gugatan ke PTUN terkait putusan KPU Kabupaten Gorontalo tentang penetapan Paslon terpilih,” ujar Gunawan kepada sejumlah awak media saat diwawancarai di depan Gedung DPRD.

Sayangnya, Gunawan  mengaku belum dapat memberikan keterangan terkait gugatan tersebut.

“Saya belum bisa memberikan keterangan banyak, karena masih banyak yang perlu kami lengkapi,” kata Gunawan.

Ditempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase membenarkan bawa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait gugatan itu. Pihaknya, kata Syam T. Ase sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Tim Rustam-Dicky. Namun dirinya memastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi mekanisme yang telah berjalan selama ini.

BACA  Soal Isu Kudeta, Mallarangeng: Ada Kader yang Melapor

“Kami menghargai yang dilakukan oleh teman-teman dari Tim Rustam-Dicky. Itu bagian proses yang dilakukan oleh meraka. Tapi mekanisme DPRD tidak bisa terhambat karena itu, kecuali surat putusan peradilan,” tegasnya.

Sementara itu, Divisi Hukum dan pengawasan KPU Kabgor, Rasid Sayiu mengaku juga menaruh hormat atas jalur hukum yang ditempuh oleh Tim Rustam-Dicky.

Kepada awak media Rasid Sayiu menjelaskan, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo KPU Kabupaten Gorontalo merupakan perintah peraturan perundang-undangan.

“Pada PKPU Nomor 5 /2020 tentang jadwal tahapan, kita diperintahkan untuk menetapkan Paslon terpilih paling lama 5 hari setelah menerima salinan putusan Mahkamah Konstitusi,” tegas Rasid Sayiu.

Lalu bagaimana dengan posisi Ketua KPU pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)? Rasid Sayiu menjelaskan, KPU Kabupaten Gorontalo telah menindaklanjutinya dengan mengangkat Ketua Pelaksana Tugas (Plt) yang masa jabatannya berakhir hingga diangkatnya ketua devinitif.

BACA  Diguncang Isu Kudeta, AHY Surati Presiden Jokowi

Dirinya juga memastikan saat ini tidak ada lagi Plt. Ketua KPU, Rapat Pleno terbuka yang di gelar 20 Februari 2021, kata Rasid Sayiu, dipimpin oleh Ketua KPU devinitif berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU RI dengan Nomor : 138/SDM.13.Kpt/05/KPU/II/2021, yang memutuskan Rasid Patamani sebagai Ketua KPU Kabgor.

“Tugas KPU Kabupaten Gorontalo adalah melaksanakan perintah perundang-undang, termasuk kita sudah menerima SK ketua definitif. Karena yang mengeluarkan KPU RI dalam hal ini lembaganya dan bukan orang perorang. Itu menjadi landasan KPU Kabupaten Gorontalo,” pungkas Rasid Sayiu. (hiu/hargo)


Komentar