Selasa, 29 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tindak Tegas Warga Tak Gunakan Masker

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Kamis, 23 Juli 2020 | 23:11 WITA Tag:
  Suasana rapat forkopimda yang dilaksana di ruang pola pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, kamis (23/7). (F:Humas-DPRD)


Hargo.co.id, GORONTALO – Saat ini, di Kabupaten Gorontalo, semakin banyak warga yang terpapar Covid-19. Ini lantas memicu reaksi yang mana dan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda) langsung menggelar rapat.

Rapat yang dipimpin Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase. Rapat ini digelar di ruang pola pemerintah Kabupaten Gorontalo, Kamis (23/07/2020).

Menurut Syam T Ase, mencegah semakin banyaknya penyebaran virus corona ini, diharapkan pemerintah untuk lebih mengintensifkan edukasi terkait pentingnya menggunakan masker dan juga penyebaran virus corona yang terus mewabah khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo.

BACA  DPRD Gorontalo Utara Minta Maksimalkan Potensi Retribusi

“Saat ini pasiennya bertambah terus, sehingga penting untuk diedukasi agar patuh pada protokol kesehatan lebih intens dilakukan,” jelas Syam.

Lanjut dikatakan aleg tiga periode ini, kita harus memikirkan bagaimana mengedukasi terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker.

“Ada saran yang saya sampaikan yakni pemberlakuan sanksi tegas kepada masyarakat yang tak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker yang wajib diberikan sanksi tegas,” jelas Syam.

Politisi PPP ini menambahkan, sanksi tegas yang diberikan pun jangan setengah-setengah, kalau perlu sanksi tegasnya adalah penegakan aturan layaknya tilang dan kalau bisa masyarakat tak menggunakan masker harus didenda.

BACA  Nelson Desak Dinsos Segera Distribusikan Bantuan PKH

Misalnya tak menggunakan masker didenda Rp 50 ribu rupiah atau Rp 100 ribu rupiah dan ini akan memberikan efek jera pada masyarakat dan membuat masyarakat sadar, karena harga masker hanya kisaran Rp 5.000 saja tetapi karena tidak menggunakan masker mereka harus mengeluarkan dana sebesar Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.

“Sehingga bukan fisiknya yang dihukum, beda kalau ditangkap atau dilakukan tindakan kekerasan itu tak elok, maka langkah yang dilakukan adalah perlu ketegasan dari penegak hukum tentunya dengan didasari pada payung hukum yang  jelas,” tutur Aleg tiga periode ini.

BACA  Pelaksanaan MTQ IX Terapkan Protokol Kesehatan

Ia juga menambahkan, tentunya pemberlakuan denda tersebut pun harus diimbangi dengan payung hukum yang tetap yang harus diperlakukan agar sanksi tersebut benar-benar punya payung hukum yang jelas.

“Seperti penerapan sanksi melalui peraturan, minimal ada peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan bupati (Perbup) dan itu yang ditegakkan, karena yang kita butuhkan hanyalah tindakan tegas, karena kalau sudah ada masyarakat yang mulai disweeping karena tak menggunakan masker pasti warga lainnya akan patuh dan itu bukan menghukum mereka tetapi sebagai tindakan pencegahan untuk kesehatan dan keselamatan mereka juga,” tandas Syam. (wie/adv/hhg)


Komentar