Rabu, 3 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Anggaran Lewat Bimtek

Oleh Berita Hargo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo , pada Rabu, 3 Februari 2021 | 16:05 WITA Tag: , ,
  Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Hadijah U. Tayeb saat Membuka Bimtek Penyusunan Standar Harga Kabupaten Gorontalo Tahun 2022. (Foto: Humas Kominfo Kabgor)


Hargo.co.id, GORONTALO – Saat ini, anggaran belanja daerah diharapkan benar-benar digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Apalagi di masa pandemi Covid-19 ini.

Demi efektifitasnya pengelolaan anggaran tersebut, diperlukan Standar satuan harga dalam pengadaan satuan unit barang dan jasa di suatu daerah.

Berdasarkan Pemendagri Nomor13 Tahun 2016 pasal 95, Standar satuan harga merupakan unit satuan barang dan jasa di suatu daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dimana penyusunan Satuan Standar Harga (SSH) dan Satuan Harga Barang (SHB) dilaksanakan setiap tahun terjadinya atau penurunan harga di pasar.

BACA  Idris Rahim Dorong Mahasiswa Gorontalo Kembangkan Penelitian Tanaman Palma

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo saat ini tengah menggenjot perencanaan standar harga 2022 untuk mempermudah evaluasi anggaran pemerintah daerah, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan pengelolah anggaran melalui kegiatan bimbingan Teknis (Bimtek).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Hadijah U. Tayeb mengatakan, salah satu bimtek yang dilakukan yaitu bimtek terkait Penyusunan Standar Harga Kabupaten Gorontalo Tahunan 2022 yang di gelar oleh Badan Keuangan daerah.

BACA  Asisten III Pemprov Gorontalo Jadi Pj. Sekda Pohuwato

“Insya Allah melalui bimtek ini para peserta bisa menguasai tentang penyusunan harga. Bila ini tersusun dengan cepat akan menjadi satu Peraturan Bupati (Perbub) dengan mengetahui pagu anggaran sebelum masuk tahun 2022 dapat menyusun perencanaan,” ungkap Hadijah U. Tayeb Rabu, (03/02/2021).

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Roswati Lasimpala menambahkan, Dalam penyusunan satu dokumen keuangan diperlukan standardisasi, agar terjadi kesesuaian antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.

BACA  Pengembangan Pelabuhan Tilamuta Kembali Diperjuangkan

Penyusunan SSH dan SSH tersebut, menurut Roswati Lasimpala, akan mempermudah pekerjaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempermudah penyusunan anggaran, dan mendorong OPD untuk lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran.

“Ini juga akan mempermudah Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengevaluasi anggaran yang telah di usulkan masing-masing OPD,” ujar Roswati Lasimpala.(hiu/adv/hg)


Komentar