Jumat, 23 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tingkatkan Kesejahteraan, Optimalkan Pemanfaatan Anggaran

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Senin, 21 September 2020 | 22:30 WITA Tag:
  Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase


Hargo.co.id, GORONTALO – Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran  yang keberpihakannya kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Syam T Ase seusai melakukan agenda paripurna tentang nota kesepakatan bersama kepala daerah dan dprd, di ruang sidang, Senin (21/09/2020)

Syam mengatakan, hari  ini  kita  akan  melaksanakan  salah satu  agenda  yang merupakan  kegiatan   kita  dalam  rapat  paripurna  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  salah  satu  tugas  dan  fungsi  lembaga  dprd  yakni  fungsi  budgeting. Berupa  penandatanganan  nota  kesepakatan bersama  kepala  daerah  dan  pimpinan DPRD terhadap  kebijakan  umum  anggaran  dan  prioritas, plafon anggaran.

BACA  Bahas Omnibus Law, Gubernur Kumpul BEM Perguruan Tinggi Gorontalo

Sementara perubahan APBD 2020, yang nantinya  akan  menjadi  dasar   penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja  daerah  tahun anggaran  2020.  Dikatakan politisi PPP ini, dalam pembahasan Ranperda  APBD P 2020, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan anggaran yang keberpihakannya kepada masyarakat. Pembahasan anggaran selalu memprioritaskan masyarakat tetapi hanya sepersekian persen saja untuk masyarakat.

BACA  Perpustakaan Amanah di Gorontalo Terbaik Enam Nasional

“Sehingga kami berharap, perencanaan anggaran dapat direview kembali dengan memperhatikan skala prioritas daerah, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Syam politisi tiga periode ini .

Lanjut mengatakan, selain mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk keberpihakannya pada masyarakat, juga dapat mengawasi secara professional pemanfaatan anggaran oleh semua unsur pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa.

BACA  Giliran Warga Wonggarasi Terima Bantuan Bahan Pokok

Ditambahkan, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor  12 /  2018  tentang pedoman penyusunan  tata tertib DPRD,  menyebutkan bahwa, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran. Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. (wie/adv/hg)


Komentar