Tingkatkan Swasembada Pangan, DPRD Kunjungi Komite II DPD RI 

Hargo.co.id, GORONTALO – Upaya untuk meningkatkan swasembada pangan, khususnya beras di Kabupaten Gorontalo, DPRD melakukan kunjungan ke DPD RI. Maklum, Komite II DPD RI membidangi PUPR, Pertanian, dan Lingkungan Hidup, dalam rangka konsultasi program.

Menurt Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Gorontalo, Syaripudin Bano, kedatangannya untuk lebih meningkatkan swasembada pangan khususnya beras yang ada di Gorontalo. Pemerintah pusat harus memberikan kebijakan kepada kepala daerah untuk menghentikan permintaan beras dari luar daerah. 

“Sudah terungkap pada saat rapat dengar (RDP) di DPRD, bahwa banyak beras daerah tidak terpakai. Itu disebabkan karena banyak beras masuk ke Gorontalo, padahal daerah kita surplus,” kata Syaripudin Bano.

Untuk itu, melalui DPD RI, Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo meminta ada kebijakan diberikan oleh pemerintah pusat kepada gubernur dan bupati, jangan ada beras luar masuk ke daerah. Alasanya, dapat merusak hasil pertanian dan harga beras lokal.

Dirinya menambahkan, pada kesempatan itu, juga disampaikan kekurangan pupuk di daerah yang menjadi dasar kebutuhan primer para petani.  Pada 2020 jatah pupuk Provinsi Gorontalo 38.000 ton, meski begitu daerah tetap kekurangan jatah pupuk. Tahun 2021 turun menjadi 34.000 ton. 

“Jatah 38 ribu ton saja kita masih kurang, apa lagi turun menjadi 34 ribu ton, karena Ibu Dewi Hemeto anggota DPD RI yang sering berkomunikasi dengan menteri terkait agar bisa memperjuangkan aspirasi rakyat Gorontalo,” ungkap Syaripudin, Senin (05/04/2021)

Lebih dari itu, untuk memperkuat permintaan kekurangan pupuk. Pemerintah di daerah seperti gubernur, wali kota serta bupati dapat menyurat ke pemerintah pusat sebagai dasar permintaan kebutuhan pupuk. 

“Jika pemerintah daerah bersatu, meminta kekurangan kebutuhan pupuk mungkin bisa cepat terealisasi, saya sangat yakin dan percaya permintaan kita akan segera terpenuhi, sebab tidak ada opsi selain ke pemerintah pusat,” terang politisi tiga periode ini. 

Ia menambahkan, sebagai representasi masyarakat daerah yang berada di pusat dapat anggota DPD dan DPR RI memberikan dorongan serta penguatan agar hal tersebut dapat terealisasi.  

“Terlebih kepada anggota Komite II DPD RI Bidang PU-PR, Pertanian, dan Lingkungan Hidup, Ibu Dewi Hemeto bisa memperjuangkan hal ini,” pungkas Syaripudin. (wie/adv/hargo)