Tolak Revisi KUHP, Jurnalis di Gorontalo Jalan Mundur. Baca Beritanya, Nonton Videonya

Para Jurnalis mengumpulkan kartu pengenal sebagai simbol persatuan pers di Gorontalo dalam menolak revisi KUHP. (Foto Zulkifli Polimengo/Hargo.co.id)

Para Jurnalis mengumpulkan kartu pengenal sebagai simbol persatuan pers di Gorontalo dalam menolak revisi KUHP. (Foto Zulkifli Polimengo/Hargo.co.id)

Hargo.co.id, GORONTALO – Ratusan jurnalis dari berbagai media di Gorontalo, Senin (23/09/2019), menggelar aksi jalan mundur sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revisi KUHP. Jalan mundur ini membuktikan jika demokrasi di negeri ini kian mundur.

Informasi yang berhasil dihimpun, aksi jalan mundur dimulai dari kawasan Bundaran Hulondalo Indah (Patung Saronde) menuju pintu gerbang Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Mereka terdiri atas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Gorontalo, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Gorontalo, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gorontalo, dan LPM Merah Maron.

Menurut Korlap Aksi yang juga Ketua AJI Gorontalo, Andre Arnold, aksi jalan mundur ini, merupakan simbol dari mundurnya Demokrasi di Indonesia. Rencana revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi satu bukti bahwa demokrasi benar-benar telah mengalami kemunduran.

“Dalam revisi KUHP tersebut, ada 10 pasal yang dapat mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Pada 24 September 2019, revisi itu akan disahkan. Kita tidak bisa membayangkan, jika revisi ini di sahkan, maka kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, tinggallah kenangan. Kita akan mundur kebelakang, demokrasi kita tidak akan pernah matang,” jelas Andre Arnold.

Video

Setidaknya terdapat 10 pasal dalam draft revisi KHUP yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pasal-pasal tersebut yakni: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Seakan tak memedulikan masukan dari masyarakat, DPR dan pemerintah juga menghidupkan kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Padahal pasal ini pada tahun 2006 telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain melakukan aksi jalan mundur, para jurnalis juga melakukan penandatanganan kesepakatan menolak revisi KUHP,  di atas sebuah kain putih.

Meski berlangsung aman dan lancar, aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor Gorontalo Kota. (zul/hg)

-