Kamis, 8 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Tunjangan Anggota DPRD Pohuwato Dikabarkan Naik

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 23 Maret 2022 | 20:05 Tag: , , ,
  Ilustrasi. Kantor DPRD Pohuwato

Hargo.co.id, GORONTALO – Salah satu langkah yang diambil pemerintah Pohuwato guna mengantisipasi penurunan anggaran yakni memangkas insentif pada Imam dan pegawai Syar’i. Namun, kenyataan itu justru bertolak belakang dengan kabar yang beredar bahwa tunjangan Anggota DPRD justru mengalami peningkatan. 

Informasi yang berhasil dihimpun, dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pohuwato, tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD, sudah mengalami beberapa kali alami perubahan. Yakni sebesar Rp 8.250.000, berubah menjadi Rp 12.000.000. Kabar terakhir yakni untuk 2022 ini menjadi Rp 12.800.000.

Tak hanya itu, dalam Perbup terbaru tunjangan perumahan Pimpinan DPRD yang awalnya hanya Rp 8 juta berubah menjadi Rp 15 juta. Sementara untuk tunjangan perumahan anggota yang awalnya hanya berkisar Rp 7.500.000 berubah menjadi Rp 13.500.000.

Kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan serta anggota DPRD pun dinilai berlebihan. Salah seorang tokoh masyarakat Paguat, Masrin Kone mengatakan  dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pemerintah dan DPRD harusnya tidak mementingkan kebutuhan pribadi dengan menaikan tunjangan anggota DPRD. 

“Naif sekali di tengah refocusing anggaran Covid-19, KKD (kemampuan keuangan daerah) turun dari sedang ke rendah. Ditambah Perpres yang berimbas kepada insentif imam dan pemangku adat.  Artinya kondisi rakyat sedang menjerit, mereka justru enak-enakan dengan tunjangan yang fantastis ,” tutur tokoh masyarakat Paguat itu.

Lanjut katanya, bukan bermaksud untuk mengkritisi kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan Anggota DPRD, namun ini menurutnya kenaikan tunjangan tersebut sudah diluar batas kewajaran, saat rakyat lagi menderita. 

“Belum kita bicara sembako yang lagi mencekik masyarakat. Silahkan saja naik tunjangan tapi tolong imam dan pegawai syara yang sekarang lagi butuh harus juga di perhitungkan. Harusnya perbup dipertanyakan analisanya seperti apa kok bisa naik. Saya juga mantan Anggota DPRD tiga periode, saya memahami betul kondisi teman-teman disana tapi dengan kondisi daerah yang lagi genting ya jangan juga memikirkan diri sendiri,” sesal mantan Anggota DPRD Pohuwato periode 2014-2019 itu. 

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi membantah adanya kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan Anggota DPRD. Bahkan menurutnya untuk alokasi anggaran DPRD pada perjalanan dinas justru mengalami pengurangan. 

“Tidak ada. Tidak ada yang naik. Saya kira tunjangan transportasi tetap biasa-biasa saja, tidak ada kenaikan secara signifikan terhadap tunjangan-tunjangan DPRD. Bahkan kita mengalami pengurangan perjalanan dinas itu sendiri,” jawab Nasir saat ditemui, Selasa (22/03/2022). 

Sementara itu, Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menjelaskan persoalan tunjangan anggota DPRD yang diatur dalam Perbup, sudah sesuai regulasi. 

“Tunjangan DPRD itu ada regulasinya, Mudah-mudahan kita menganggarkannya tidak salah dengan regulasi. Atau tidak menabrak regulasi yang ada,” bebernya. (***)

 

Penulis: Ryan Lagili

(Visited 54 times, 1 visits today)

Komentar