Selasa, 11 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Usaha Tak Berizin, Iskandar Mongopa: Mencederai Hukum  

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Rabu, 7 April 2021 | 12:05 WITA Tag: ,
  Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mongopa meminta Kades untuk tak otoriter


Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua Fraksi Partai Golkar, DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mongopa menegaskan, jika ada usaha yang tak berizin, itu dapat mencederai hukum. Ini terkait adanya salah satu usaha di wilayah Kecamatan Limboto Barat yang diduga tanpa mengantongi izin.

“Banyak masyarakat mengeluh ke DPRD. Jarak usaha itu dekat dari sekolah, bau menyebar, dan beroperasi tanpa izin tetangga serta pemerintah daerah,” kata Iskandar Mongopa seraya meminta agar ada tindakan tegas dari pemerintah. 

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat, DPRD telah memberi informasi kepada instansi terkait Dinas Lingkungan Hidup untuk menertibkan usaha tersebut. 

“Telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat peringatan pemberhentian aktivitas sementara. Namun perusahaan tetap melakukan aktivitas. Ini kan namanya bandel,” ujar Iskandar Mongopa.

Ia menegaskan, bila pemerintah tidak sanggup mengatasi keinginan masyarakat maka polisi berkewajiban untuk turun tangan. 

“Pertanyaan saya apakah langkah pemerintah hanya sampai disitu? Surat tidak dihiraukan, bagaimana sikap selanjutnya? Harusnya ini sudah masuk ranah pidana, ada aturan yang mereka langgar. Kalau pemerintah tidak mampu, kami minta polisi turun tangan,” tegas Iskandar. 

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Saiful Kiraman membernarkan jika terdapat aktivitas usaha di Desa Ombulo yang tidak memiliki izin. 

“Pada dasarnya pemerintah mengapresiasi setiap usaha yang dibentuk, tapi kewajiban melengkapi izin sesuai badan usaha pun jangan dilupakan. Benar, surat peringatan pemberhentian sementara aktivitas sudah kami keluarkan,” tutur Saiful.

Terpisah, Sany Hidayat pemilik usaha kopra menyampaikan jika tempat yang menjadi pengolahan kelapa masih berstatus sewa tempat. 

“Tempat ini dalam status sewa. Aktivitas pekerjaan hanya pembuatan kopra. Soal limbah tidak ada pak, apalagi bau,” jelas Sany. 

Lebih jauh, Sany menjelaskan telah mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) jenis industri kopra melalui Lembaga OSS nomor induk berusaha 1230000430186. 

“Jenis usaha kami, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Milan Coconut Gorontalo. Usaha ini untuk membantu 50 orang masyarakat lokal. Tujuan saya baik. Jika memang diundang untuk rapat dengar pendapat di DPRD, saya memberikan klarifikasi,” tutup Sany. (wie/adv/hargo)

BACA  Penuhi Semua Syarat, DPRD Dukung Belajar Tatap Muka 

Komentar