Sabtu, 5 Desember 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Usai Ditemui Gubernur, Ini Tanggapan Mendagri Terkait Honorer Pemprov Gorontalo

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo Headline , pada Sabtu, 8 Februari 2020 | 01:05 WITA Tag: ,
  Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Rusli Habibie usai membahas soal honorer. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diminta untuk mempertimbangkan aspek sosial ekonomi terkait persoalan honorer. Ini terkuak pada pertemuan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dengan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, di Kemendagri, Jumat (07/02/2020).

“Aspek sosial ekonomi diminta beliau (Mendagri) agar dipertimbangkan. Pak Mendagri berharap tidak terjadi gejolak dan faktor lain yang mempengaruhi stabilitas daerah,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo, Zukri Surotinojo yang hadir dalam pertemuan tersebut.

BACA  ASN di Lingkungan Humas Setda Gorut Biasakan Disiplin Protokol Kesehatan

Dikatakannya, pada prinsipnya Mendagri memahami bahwa daerah masih membutuhkan tenaga honorer apalagi guru dan tenaga kesehatan. Hal itu sejalan dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Salah satu isinya membuka ruang bagi daerah untuk menganggarkan honorarium bagi pegawai non PNS.

BACA  Terkait Covid-19, Pemuda Muhammadiyah Ajak Patuhi Imbauan Pemerintah

“Pemberian honorarium tersebut disesuaikan dengan azas kepatutan, kewajaran, rasional dan efektif dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai kebutuhan pemerintah daerah,” ujar Zukri.

Foto bersama Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie usai pertemuan terkait dengan honorer. (Foto Istimewa)

Terkait dengan adanya PP 49 Tahun 2018 yang menekankan tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer, Mendagri menyarankan Gubernur Rusli untuk berkonsultasi ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“PP tersebut mengatur hanya ada dua jenis pegawai di Indonesia yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),” imbuhnya.

BACA  Masuk Tahap Finalisasi, Pansus I Target Paripurna Ranperda Pekan Depan

Mendagri berjanji akan membahas persoalan honorer bersama Menpan-RB dan juga Menteri Keuangan. Gubernur Rusli bersama tim juga rencananya akan diterima Menpan-RB hari Selasa pekan depan. Pada konsultasi dengan Mendagri, Gubernur Rusli didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKD dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo.(adv/rwf/hg)


Komentar