Rabu, 6 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Usulkan KPU Diisi Unsur Parpol, Pansus Pemilu Banjir Kecaman

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kabar Nusantara , pada Rabu, 22 Maret 2017 | 13:17 Tag: , ,
  

Hargo.co.id – Usai studi banding ke Jerman dan Meksiko, Panitia Khusus (Pansus) Pemilu DPR RI menggulirkan usulan yang kontroversial. Mereka membuka wacana bila Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan diisi dari unsur partai politik. Wacana tersebut menuai kecaman.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus sangat keras mengecam hal tersebut. Dia menilai, wacana agar Komisioner KPU ada dari unsur parpol dinilai sebagai langkah mundur.

”Jauh-jauh ke Jerman dan Meksiko, rupanya hanya untuk mencari legitimasi bagaimana partai politik menyusupkan kepentingan dan orang-orangnya ke semua lini termasuk penyelenggara pemilu,” ungkapnya kepada wartawan, selasa (21/3).

Dia menyatakan, melalui wacana tersebut, Pansus seolah mencari pembenaran untuk mengakomodasi kepentingan mereka melalui RUU Pemilu. Dengan mengakomodasi unsur parpol dalam tubuh penyelenggara, ia khawatir akan menghilangkan netralitas penyelenggara pemilu.

Lucius menilai, wacana tersebut sekaligus membenarkan banyak skenario yang dibangun fraksi-fraksi di Pansus selama ini untuk menyusupkan kepentingan masing-masing. ”Itu artinya perjalanan jauh meninggalkan negara untuk ke Jerman dan Meksiko sesungguhnya untuk membuat kesepakatan buruk memasukkan kader parpol ke dalam tubuh penyelenggara pemilu.

“Pansus RUU Pemilu ini harus bertanggung jawab terhadap nasib pemilu kita selanjutnya,” tukas Lucius dilansir INDOPOS (Jawa Pos Group).

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, dengan wacana seperti itu, kunjungan Pansus ke Jerman tidak memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemilu yang demokratis. Pansus gagal paham terhadap konteks pemilu di Indonesia.

”Pansus tidak hanya gagal paham, tapi justru tidak berkontribusi apa-apa dalam kunjungan itu. Konklusinya tidak relevan dalam wujudkan aturan pemilu yang demokratis,” kata Titi, saat dihubungi, Selasa (21/3).

(Visited 1 times, 1 visits today)

Laman: 1 2


Komentar