Rabu, 25 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Vaksin tak Memiliki Label Halal, Tidak Boleh Digunakan Lagi

Oleh Admin Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Senin, 9 Mei 2022 | 20:35 Tag: , , , , ,
  Vaksin halal (Ilustrasi) Foto: Ricardo/JPNN.com

Hargo.co.id, JAKARTA – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) melayangkan somasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terkait vaksin halal.

Pakar Hukum Pidana, Prof. Syaiful Bakhri menilai bila pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang mengabulkan Judicial Review yang diajukan oleh YKMI, maka pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum.

“Sejak keluarnya putusan MA tersebut, Pemerintah berkewajiban melakukan putusan itu. Semua vaksin harus halal. Kalau diduga selama ini vaksin tersebut tidak halal berarti melanggar hukum,” ujar Syaiful.

Sementara, somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal.

“Artinya sebuah peringatan agar Kementerian Kesehatan melaksanakan putusan MA terkait vaksin halal yang diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan, vaksin-vaksin yang tidak memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), lanjut dia, praktis sudah tidak berlaku dan tidak boleh digunakan lagi.

“Maka vaksin-vaksin yang lalu sudah tidak berlaku lagi, yang vaksin sekarang ini harus ada halalnya dan mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Kalau tidak halal mesti diperbaiki,” jelas Syaiful.

Dengan adanya putusan MA ini, lanjut dia, masyarakat berhak menolak anjuran Pemerintah terhadap vaksin haram walaupun telah disosialisasikan.

“Masyarakat berhak juga tidak menerima vaksin walaupun disosialisasikan dan sebagainya, kecuali mengikuti putusan Mahkamah Agung,” ucapnya.

Sedangkan, bila YKMI berniat ingin membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasionall, Syaiful menilai, terlalu jauh. Karena yang harus dilakukan Pemerintah sebenarnya hanyalah melaksanakan putusan MA dan mengubah atau mengganti aturan yang terdapat di dalam Peraturan Presiden (Perpres) atas Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) No. 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

“Jika dibawa ke Mahkamah Internasional terlalu jauh. Somasi itu sudah menjadi pernyataan agar Perpresnya dirubah dan diganti,” ungkapnya.

Diketahui, sejauh ini pemerintah melalui Kemenkes belum menyediakan vaksin halal.

Adapun empat vaksin halal berdasarkan fatwa MUI yakni Sinovac, Zifivax, Vaksin Merah Putih dan GEN2-Recombinant COVID-19 vaccine

Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, bila sudah ada penyediaan vaksin halal, maka vaksin haram tidak boleh digunakan lagi.

Oleh karena itu pemerintah bertanggung jawab menyediakan vaksin yang halal guna memberikan jaminan hak keagamaan bagi masyarakat Muslim.(JPNN.com)

 

 

 

 

*) Artikel ini telah tayang di JPNN.com, dengan judul: “Vaksin yang tak Memiliki Label Halal, Tidak Boleh Digunakan Lagi“. Pada edisi Senin, 09 Mei 2022.
(Visited 42 times, 1 visits today)

Komentar