Wacana PNS ‘Libur’ Jumat, Setwan Bone Bolango Langsung Action

Plt. Sekertaris Dewan, Andriean Andjar dihadapan staf dan pegawai Sekretariat DPRD Bone Bolango di apel sore kemarin menyampaikan kebijakan Jumat kerja di rumah. (Foto Caisar/Gorontalo Post)

-

Hargo.co.id, GORONTALO – Meski baru sebatas wacana, sejumlah instansi pemerintah telah menerapkan rencana meliburkan PNS pada hari Jumat. Di Bone Bolango, Sekretariat DPRD setempat mulai Jumat (06/12/2019) hari ini resmi memberlakukan kebijakan itu.

“Walaupun itu belum menjadi regulasi namun kita sedang mencoba mengefektifkan keberadaan PNS pada hari jumat. Pada Prinsipnya pak bupati sudah sampaikan arahannya merespon kebijakan itu. Tentu ini tidak bisa kita nilai sebelum kita implementasi. Itulah sebabnya kenapa ini berlakunya asimetris tidak berlaku linier,” ujar Plt. Sekertaris Dewan, Andriean Andjar dihadapan staf dan pegawai di lingkungan Setwan Bonbol, Kamis(05/12/2019).

Dia menegaskan, dengan tak masuk kantor pada Jumat, jangan disalahartikan. Apalagi sampai menganggap Jumat adalah hari libur. Sebab maksud kebijakan ini, ASN masih tetap kerja namun tempatnya di rumah.

Andrien mengaku, kebijakan ini tak mudah diterapkan. Apalagi disadarinya kerja Setwan mengikuti ritme DPRD. Karena itu kebijakan Jumat kerja di rumah ada pengecualian. Bisa jadi ini tidak berlaku setiap pekan.

“Karena itu penentuan Jumat kerja di rumah, bisa dipastikan setelah kita analisis dan kita akan sampaikan di setiap apel hari kamis sore. Kalau seandainya besoknya ada agenda paripurna maka semua harus hadir. Tapi kalau hanya ada rapat dan agenda lain, maka Kasubag dan pegawai yang memiliki keterlibatan langsung dengan kegiatan yang tetap harus hadir,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, yang menjadi pengecualian juga pada staf dan pegawai yang mempunyai tanggungjawab tinggi dan tugas strategis. Terutama yang berkonsekuensi pada urusan keuangan dan penandatangan administratif. Mereka wajib hadir di kantor jika ada hal genting dan mendesak yang perlu segera diselesaikan.

Misalnya urusan penyelesaian tagihan . “Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan maka dia harus hadir di kantor,” tegasnya.

Andriean juga mengingatkan ASN tak boleh menggunakan jumat kerja tak boleh berlibur ke luar daerah. Bila kedapatan bakal dikenai sanksi bisa berkurangnya sekitar 10 persen TPP.

“Kalau dia cacat memanfaatkan jumat kerja di rumah dengan cara tidak benar bisa jadi Jumat berikut dia tidak akan diberikan dispensasi,” jelasnya.

Pemberlakuan uji coba ini akan terus dievaluasi, dan akan dilaporkan ke Bupati. Bahkan menurutnya kebijakan ini akan diukur karena mempunyai dampak bawaan yang berefek sangat positif. Misalnya dengan jumat kerja di rumah maka penggunaan sumber daya alat listrik dan barang-barang elektronik berhenti total. Sehingga bisa istirahat dan berpartisipasi pada penghematan. Para staf juga bisa hemat biaya makan dan transportasi. (gp/hg)