Kamis, 29 September 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Walaupun di Medsos, Foto Korban Laka Harus Disensor

Oleh Berita Hargo , dalam LifeStyle , pada Kamis, 28 September 2017 | 14:22 Tag: ,
  

Hargo.co.id - bagi yang suka mengunggah foto di mesia sosial, apalagi gambar korban kecelakaan agar memperhatikan aspek privasi. Untuk korban kecelakaan sebaiknya diblur atau di sensor. Akan tetapi di Balikpapan tidak demikian. Keluarga korban kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 4 geram.

Foto dua korban, yakni Halimah dan cucunya (Lianal Messi Al Ramadhan), diunggah seorang warga di media sosial. Yang membuat keluarga korban marah adalah foto tersebut ditampilkan tanpa sensor.

“Saya enggak terima sama sekali. Itu sudah jadi privasi. Cukup kami yang tahu. Orang lain enggak perlu posting begitu. Enggak di-blur dan enggak diapain. Tolong dihapus. Kami enggak terima sama sekali. Sudah keadaannya gitu baru di-posting lagi,” ungkap Halisah, korban selamat.

Media Sosial

Ilustrasi (Pixabay.com)

Seorang anggota keluarga juga sempat menjepret posting-an di Facebook tersebut. Pemilik akun Farras Gusfa mengunggah foto korban kecelakaan pada Selasa (26/9) pukul 23.05 Wita di laman Facebook Portal Balikpapan. Foto Halimah ditampilkan secara dekat ke bagian kepala yang hancur akibat dilindas roda truk. Begitu pula dengan foto Lianal yang ditampilkan berada di kantong mayat terbuka dengan nasib seperti neneknya.

“Kami dari keluarga akan menuntut ini secara hukum jika yang mengunggah atau admin tidak menghapus dan meminta maaf se­cara terbuka dan langsung kepada kami. Kalau itu terjadi kepada keluarganya, bagaimana perasaannya,” terangnya Halisah.

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Balikpapan Piatur Pangaribuan menyatakan, unggahan foto tanpa sensor korban murni kecelakaan tidak bisa diproses secara hukum. Hukum berlaku ketika yang melakukannya pers. Ini tertuang dalam pasal 4 kode etik jurnalistik. Berbeda bila yang mengunggah ke media sosial adalah warga.

“Harus terpenuhi kerugian secara materiil. Jika tidak ada, jatuhnya hanya ke sanksi sosial. UU ITE pun tidak mengatur soal ini. Kecuali dalam unggahan tersebut mengandung unsur fitnah atau menyebarkan kebohongan yang merugikan pihak ter­tentu,” terangnya. “Sejauh ini yang saya lihat kepada persoalan etika. Menyangkut moral seseorang.” tandasnya.

(rdh/rsh/k15/c25/ami)

(Visited 10 times, 1 visits today)

Komentar