Sabtu, 12 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Warga Menunggak Iuran BPJS Kesehatan, Ini Usul Legislator Menara

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Jumat, 11 Juni 2021 | 15:05 WITA Tag: , ,
  Ilustrasi


Hargo.co.id, GORONTALO – Hingga saat ini, cukup banyak warga di Kabupaten Gorontalo menunggak iuran BPJS Kesehatan. Informasi bahwa iuran BPJS Kesehatan secara mandiri itu, banyak yang menunggak, ternyata kini sudah masuk di DPRD Kabupaten Gorontalo.

Menyikapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo langsung menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat yang digelar di ruang Komisi III ini, menghadirkan Dinas Sosial kabupaten Gorontalo dan BPJS Kesehatan.   

Perlu dijelaskan, BPJS Kesehatan Mandiri adalah jaminan perlindungan kesehatan yang iuran perbulannya tidak ditanggung oleh pemerintah, atau dibayar sendiri. Peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kategori yaini Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kategori non-PBI. Peserta non-PBI harus membayar sendiri iurannya, sementara PBI ditujukan kepada masyarakat miskin yang iuran perbulannya ditanggung pemerintah. 

Komisi lll saat rapat dengan BPJS dan Dinas Sosial terkait tunggakan iuran. (Foto: Deice/Hargo)
Komisi lll saat rapat dengan BPJS dan Dinas Sosial terkait tunggakan iuran. (Foto: Deice/Hargo)

Menurut Anggota Komisi Komisi Ill, Sahmid Hemu, RDP dilakukan tak lain karena banyaknya warga yang menunggak iuran BPJS Kesehatan Mandiri. Maklum, saat ini warga yang menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri (non-PBI) akan beralih ke PBI. 

“Masalahnya adalah, warga yang ingin beralih ke PBI, masih mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan Mandiri,” tegas Sahmid Hemu. 

Lanjut dikatakan Sahmid Hemu, dari penjelasan BPJS diakui untuk masyarakat memang banyak menunggak. Bahkan baru sekitar 7 persen yang sudah membayar dan selebihnya masih menunggak. Padahal, BPJS Kesehatan sudah memberi keringanan dalam pembayaran tunggakan. 

“BPJS memberikan keringanan seperti warga yang menunggak 3 sampai 4 tahun, tetapi yang dibayarkan hanya tunggakan dua tahun. Sehingga warga masih bisa melunasinya. Tetapi ada juga yang tetap tak mampu bayar, sehingga jadi perhatian kita dan juga pemerintah daerah,” ungkap Sahmid Hemu.

Ditambahkan oleh Sahmid Hemu, dengan kondisi ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk bisa memikirkan kondisi  tersebut. Utamanya masyarakat yang memang benar-benar berekonomi lemah dan masih mempunyai tunggakan di BPJS Kesehatan Mandiri, dengan cara menyediakan dana talangan. 

“Karena semua daerah punya dana talangan dan hanya di Kabupaten Gorontalo yang tak mempunyai dana talangan. Sehingga diharapkan bisa menjadi prioritas di tahun anggaran perubahan nanti,” kuncinya. (wie/adv/hargo)

BACA  Elektabilitas Partai Demokrat Masuk Tiga Besar

Komentar