Jumat, 20 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Warga Molonggota Adukan Dugaan Korupsi Mahyani ke DPRD

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Jumat, 21 Januari 2022 | 16:05 Tag: , ,
  Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik saat menerima warga dari Desa Molonggota yang datang mengadu dugaan korupsi program Mahyani. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Dugaan korupsi terhadap program pembangunan rumah layak huni (Mahyani) di Desa Molonggota, Kecamatan Gentuma Raya, akhirnya sampai juga ke rumah rakyat. Betapa tidak, sejumlah warga menemui Wakil Ketua DPRD ) Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik.

Menurut Hamzah Sidik, masyarakat yang datang mengadu terkait dengan beberapa dugaan penyalahgunaan dana untuk program pembangunan rumah layak huni di desa tersebut. 

“Masyarakat sangat berharap kepada pihak DPRD untuk dapat memperhatikan aduan yang mereka sampaikan tersebut,” ungkapnya.

Pasalnya dari curhatan masyarakat, mereka menceritakan, bagaimana bagaimana upaya upaya dari Kades (Kepala Desa) tersebut, yang menurut masyarakat terindikasi melakukan beberapa hal yang bertentangan dengan aturan atau hukum. 

“Diantaranya dugaan korupsi pembangunan rumah mahyani, lalu ada juga KKN terhadap penentuan terhadap penerima bantuan dari yang merupakan saudara atau keponakan dari pada ibunda,” ujarnya.

Lanjut kata Hamzah Sidik, bahwa dari pengakuan masyarakat, ada pembangunan yang belum selesai dari 2020, rumah yang kualitasnya di bawah standar. Sehingga nantinya dalam waktu dekat ini akan turun ke Desa Molonggota bersama dengan pihak Komisi I DPRD Gorontalo Utara. 

“Untuk memverifikasi melihat lebih dekat mendengarkan langsung juga, termasuk memeriksa hal-hal yang dilaporkan ke kami,” tegasnya.

Tak hanya itu, Hamzah Sidik menambahkan jika nantinya temuan dari Desa Molonggota, jika nantinya bermasalah, dapat dijadikan peluang untuk mengevaluasi semua desa desa yang ada program rumah mahyani tersebut. 

“Saya pikir itu akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh DPRD. Tentu juga hasil audit dari inspektorat bisa menjadi dasar yang utama karena mereka memiliki kewenangan,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M.. Budiman

(Visited 78 times, 1 visits today)

Komentar