Kamis, 21 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



World Press Freedom: Kekerasan terhadap Jurnalis Meningkat

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Kabar Nusantara News , pada Kamis, 4 Mei 2017 | 13:20 PM Tag: , ,
  

JAKARTA, hargo.co.id – Ancaman terhadap kebebasan pers masih terjadi di Indonesia. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengungkapkan, sepanjang 2016 terjadi 78 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Hingga April 2017, kasus yang sama sudah mencapai 24 kali.

”Sejak 2014 trennya terus meningkat. Dari 42 kasus di 2014 jadi 44 kasus di 2015 dan naik hampir 100 persen di 2016,” kata Ketua Umum AJI Suwarjono pada arena World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center (JCC) kemarin (3/5).

Kasus-kasus yang terjadi didominasi bentuk kekerasan fisik. Selain itu, terdapat pengusiran atau pelarangan liputan. Ada sembilan kasus kekerasan yang dengan sengaja dilakukan untuk merampas atau merusak data, foto, maupun rekaman video yang diperoleh jurnalis di lapangan. Ada juga kasus pemidanaan atau kriminalisasi.

Sayang, tindak kekerasan terhadap jurnalis belum mendapat perhatian kepolisian.

”Tidak ada pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang dibawa ke pengadilan. Ini akan membuat kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi,” ucap Suwarjono.

Kasus kekerasan terhadap jurnalis paling banyak terjadi di DKI Jakarta, yakni 11 kasus. Diikuti Jawa Timur (8 kasus) dan Sumatera Utara (7 kasus).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, semua pekerjaan memiliki risiko. Tidak terkecuali jurnalis. Penyebabnya beragam. Salah satunya dipicu ulah oknum jurnalis sendiri yang tidak profesional. Misalnya menulis berita yang menjurus fitnah.

Menurut JK, orang akan respek dengan berita bila disertai fakta-fakta objektif. Bila jurnalis melanggar ketentuan itu, pembaca atau masyarakat bisa marah. ”Ada hak Anda bebas, tapi kewajiban Anda menjaga objektivitas,” tuturnya.

JK berharap media tetap menjadi mitra yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, arah kemajuan negara bisa terus terjaga. ”Negara tanpa kritik, negara tanpa pandangan-pandangan kritis, tidak juga dapat menjalankan misi kenegaraannya,” ujar dia.

Wakil presiden menjamin tidak ada intervensi pemerintah terhadap media. JK berharap media menjaga dirinya sendiri dengan tetap objektif. ”Sehingga menjaga keutuhan masyarakat. Itu harapan kita semua,” katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, perlu dibedakan perlakuan antara media mainstream dan media sosial. Di media sosial, aturan yang dipakai adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan media mainstream menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

”Di Indonesia tidak ada PP (peraturan pemerintah) dan tidak ada permen (peraturan menteri). Artinya, tidak ada intervensi pemerintah terhadap lanskap pers Indonesia,” jelasnya. (jpg/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar