Sabtu, 27 November 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Woww… Segini Hutang Gorontalo Fitrah Mandiri

Oleh Berita Hargo , dalam Features Gorontalo , pada Kamis, 5 Oktober 2017 | 14:20 PM Tag: , , ,
  

GORONTALO, hargo.co.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) harus berakhir buruk. Setelah merugi terlilit hutang yang begitu banyak, kini PT GFM kolaps.

Direktur PT GFM Budiyanto Napu mengaku, sejak 10 tahun terakhir PT GFM tak lagi menerima penyertaan modal dari pemerintah, sebab banyak masalah terkait pengelolaan usaha dan keuangan.

Sehingga selama 10 tahun belakangan, GFM berjalan pelan tanpa ada kontribusi ke pemerintah.

“Jadi BUMD terima penyertaan modal itu sejak berdiri sampai 2007, total sekitar Rp 42 M. sejak itu tidak lagi terima dana,” kata Budiyanto saat diwawancarai Gorontalo Post, belum lama ini.

Ia menjelaskan, sejak berdiri, sebagaiman hasil audit BPK, BUMD selalu mengalami kerugian. Misalnya, untuk program kerjasama pengiriman sapi dengan Malaysia yang bermasalah. Program itu meninggalkan piutang cukup besar.

“Saat saya masuk itu sudah saya lunaskan sisa hutangnya sekitar Rp 1 M lebih, jadi piutang dengan Malaysia sudah selesai,” ujarnya.

Masalah lain adalah pengeluaran yang begitu besar untuk membayarkan gaji. Setiap bulan, gaji karyawan dan operasional berada di kisaran Rp 250 juta. Di sisi lain, BUMD tidak memperoleh pemasukan yang signifikan.

“Karyawan itu jumlah awalnya dari 50-an dan sekarang tinggal 3 orang dan direksi. Tiga orang itu, satunya cleaning servis, satu orang lapangan dan satu orang kantor. Saat pemangkasan karyawan ini, kita kan digugat tapi kita menang. Dan kami juga sudah membayarkan pesangon karyawan,” urai Budiyanto Napu.

Permasalahan yang tak kalah mirisnya, selama ini, masyarakat mengira BUMD selalu menerima dana segar dan besar dari pemerintah. Padahal, kenyataannya berbeda. Misalnya, penyertaan modal untuk program semacam pemberian bantuan kredit untuk petani dan kredit untuk UMKM.

Sebelumnya, program itu sudah dijalankan pemerintahan lalu. Namun program tersebut gagal karena kredit macet dari petani dan UMKM.

“Ketika kredit macet terjadi, baru itu ada penyertaan modal ke BUMD. Jadi kadang BUMD itu terima bukan dana cash. Nanti sudah macet baru ada digeser jadi penyertaan modal ke BUMD,” jelasnya.

Untuk kredit macet Petani tersebut menurut Budiyanto berkisar Rp 4,8 M dan UKM sekitar Rp 2,5 M. “Data pastinya ada dikantor, cuman direktur keuangan masih haji,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Budiyanto, maslaah terakhir barusan adalah kantor BUMD yang sempat dicap oleh bank. Ia menjelaskan, pada 2008 lalu, kantor BUMD dibangun berdasarkan biaya pihak ketiga BTN, dengan total dana Rp 1,7 M.

“Itu dikredit dan masih ada sisa utang sekitar Rp 600 juta. Harusnya selesai dalam 5 tahun atau 2012 lalu. Itu yang jadi masalah. Dan waktu ada pergantian posisi di BTN, kita tidak sempat koordinasi dengan mereka, maka mereka bank menjalankan saja sesuai prosedur,” jelasnya,.

Namun saat ini, kantor tersebut sudah bisa ditempati kembali setelah ada kesepakatan natar bank dengan BUMD yang difasilitasi Wagub Idris Rahim. “Masalah ribut ribut dilelang lalu itu sebenarnya belum dilelang, cuman memang sudah jatuh tempo,” tuturnya.

Ditanya aset apa saja yang masih dikuasai BUMD, Budiyanto Napu mengungkapkan beberapa diantaranya adalah mobil pertanian yang masih 10 unit dan tak lagi beroperasi karena rusak, kemudian 10 unit traktor, dll.

“Saya tidak berani jual aset, nanti bisa tersandung hukum,” tegasnya.

Untuk saat ini, lanjut Budiyanto, ada beberapa usaha yang dijalankan oleh BUMD yang diharapkan bisa jadi bagian dari pemasukan, diantaranya perhotelan, dimana BUMD memiliki aset 20 persen di Grand Q Hotel Gorontalo.

Kemudian dari sektor perikanan yaitu ekspor ikan kerapu ke Hongkong. Hanya saja bisnis ini kembali terkendala dengan aturan baru pemerintah pusat yang melarang kapal masuk langsung mengambil ikan, sehingga alternatif lain mengirim ikan lewat pesawat dengan biaya yang lebih tinggi.

Kemudian jasa sewa 10 unit traktor untuk petani namun tak bisa berjalan maksimal sebab saat ini banyak bantuan alat pertanian dari pemerintah.

“Kemudian kita masih ada sisa sisa kavling dan perumahan yang akan dijual. tetapi kita sudah tidak menjalankan lagi bsinsi ini,” ujarnya.

Kedepan, kata Budiyanto, BUMD akan lebih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan menyesuaikan dengan program unggulan pemerintah.

“Masalah utama BUMD ini yaitu tidak fokus. Semua digarap. Sehingga itu, kedepan kami akan lebih fokus pada pertanian dan perikanan. Kami punya pabrik rumput laut, itu mendapat bantuan perbaikan pabrik dari APBN langsung ke dinas sebesar Rp 10 M. Ini akan kita jadikan peluang usaha lain. Hanya saja kendalanya modal untuk operasional dan bahan baku, ini sudah kita bicarakan dengan Pemprov,” ungkapnya.

Ia mengaku, akan tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan maslaah yang terjadi di BUMD.

“Saya tidak akan menyalahkan direksi lama, ini adalah tanggungjawab saya. Dan saya juga tidak akan mundur, karena ini tantangan bagi saya,” tegasnya.(dan/san/hargo)

 

(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar