Kamis, 24 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Zainudin Amali Usulkan Revisi UU Olahraga

Oleh Berita Hargo , dalam Sportivo , pada Sabtu, 9 November 2019 | 05:05 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id, JAKARTA – Menpora Zainudin Amali mengusulkan perlunya revisi terhadap undang-undang yang memayungi olahraga Indonesia. Yaitu Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional (UU SKN). Hal itu ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi X DPR-RI, kemarin (07/11//2019).

Zainudin Amali mengatakan, Kemenpora melihat beberapa fokus dalam undang-undang tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Menpora, UU No.3/2005 sudah terlampau lama.

“Revisi UU SKN No.3/2005 ini baru gagasan bahwa UU itu mungkin banyak hal yang harus diakomodir dengan perkembangan zaman sekarang ini. Mumpung pemerintah juga sedang menyiapkan dan menyinkronkan beberapa undang-undang,” kata Menpora Zainudin Amali, dikutip dari JPNN.com.

“Sekarang ini memang sektoral-sektoral terasa berjalan sendiri-sendiri, jadi saya sampaikan dengan Komisi X DPR RI, mari lihat mana yang belum cocok harus disesuaikan dengan kondisi saat ini,” tambah menteri yang hobi main golf ini.

UU SKN saat ini dinilai terlalu melebar tugas, fungsi dan fokusnya belum jelas. Untuk itu Menpora menyampaikan akan melakukan review UU No.3/2005.

“Namun, jika tidak perlu harus mengubah undang-undang, ya tidak apa-apa juga. Jika hanya me-review turunannya saja juga tidak apa apa,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Periode 2019-2023, Raja Sapta Oktohari belum mau menanggapi wacana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tapi menurut dia, permasalah utama di olahraga yakni pengalaman buruk perihal urusan hukum. Raja Oktohari menyebutkan sudah banyak pengurus olahraga yang masuk penjara karena urusan keuangan dan administrasi.

“Sukses yang kita kejar, pelaksanaan, administrasi, prestasi. Kita sudah habis waktu, habis dana juga jangan sampai semua sudah ujung-ujungnya diperiksa nggak lolos secara administrasi,” ungkap dia dilansir tempo.co.

Ia juga menyebutkan bahwa Wakil Ketua KOI yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI sekalian menjaga supaya pengurus tidak membuat kesalahan administrasi.

“Dewan etik Erick Thohir juga usul nama-nama familiar dari KPK dan BPK jadi mudah-mudahan formasi solid ini didukung cabor menghasilkan prestasi olahraga yang gemilang,” kata dia.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir mengatakan Ketua KOI dan semua pihak terkait bisa merevisi Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

“Ini akan terus over lapping kalau UU SKN tidak diperbaiki,” ungkap Erick di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.

Menurut dia, revisi UU SKN harus mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk DPR RI.

“Bisa dicari solusi bersamanya. Kalau tidak over lap job desk seperti hari ini tidak akan menyelesaikan permasalahan olahraga Indonesia,” kata Erick Thohir. (net/gp/hg)


Komentar