Jadi tinggal melanjutkan,†kata Zudan saat dihubungi Jawa Pos tadi malam.
Hanya saja, Kemendagri mulai memberlakukan standar yang sama untuk 10 pemkab/pemkot tersebut.
Sebab, 10 daerah itu memiliki nama dan standar identitas yang berbeda-beda. ‘’Ada yang namanya kartu intensif anak, kartu anak Makassar.
Lalu ada yang mencantumkan nama orang tuanya, ada yang hanya ibunya. Nah nanti kita standarkan,†imbuhnya.
Menurut dia, pemilihan pemkab/pemkot yang menerapkan KIA didasarkan pada kesiapan mereka. Kemendagri telah memiliki standar untuk menilai sejauh mana keterpenuhan pencatatan akte di berbagai daerah itu terpenuhi.
“Nah, 50 daerah tersebut sudah 75 persen pencatatan akte kelahirannya,†terangnya.
Di singgung soal perkembangan tahapan di 50 pemkab/pemkot yang sudah dipilih, dia menyebut saat ini masih tahap sosialisasi kepada masyarakat.
Sebab diakuinya, masyarakat butuh pemahaman dan persiapan teknis untuk memenuhi ketentuan baru tersebut.
Rencananya, kata Zudan, mulai Maret atau April nanti proses pencatatan di 50 pemkot/pemkab tersebut sudah mulai dilakukan.
