JAKARTA, hargo.co.id – Keinginan civitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo untuk segera menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) sepertinya harus dipendam.
Pemerintah tidak lagi memberikan izin perubahan dari IAIN ke UIN. Bahkan Kementerian Agama (Kemenag) memberlakukan moratorium atau penghentian sementara perubahan bentuk dari IAIN ke UIN.
Padahal perjuangan IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk menjadi UIN mendapat respon positif dari komisi VII DPR RI yang mengunjungi IAIN (28/2) lalu.
Saat ini jumlah UIN di Indonesia sudah mencapai 17 unit. Usulan IAIN ke UIN yang paling baru ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 3 April lalu dan hanya ada lima kampus. Yakni UIN Mataram, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, dan UIN Raden Intan Lampung.
Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, perubahan bentuk IAIN ke UIN yang ditetapkan Presiden 3 April itu adalah yang terakhir. ’’Setidaknya sampai berakhirknya kabinet kerja ini. Karena kami berlakukan moratorium perubahan dari IAIN ke UIN sampai 2019,’’ katanya di komplek DPR kemarin (17/4).
Ada beberapa pertimbangan pemberlakuan motaroium perubahan IAIN ke UIN itu. Diantaranya adalah pemerintah menghindari konsekuensi penambahan CPNS atau PNS baru. Sebab dengan perubahan dari IAIN ke UIN, akan dibuka fakultas atau prodi baru. Yakni fakultas atau prodi rumpun ilmu umum. Penambahan fakultas atau prodi baru ini jelas memerlukan aparatur baru.
’’Kami juga sudah menerima saran dari Kementerian PAN-RB. Supaya sekarang fokus memperkuat dan meningkatkan kualitas UIN-UIN yang ada,’’ jelasnya. Data dari Kemenag menyebutkan saat ini jumlah UIN ada 17 unit. Kemudian jumlah IAIN (26 unit), STAIN (13 unit), dan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) ada 670 unit.
Pertimbangan lain dari penghentian sementara ’’UIN-isasi’’ itu adalah mencegah pengubahan paradigma. Menurut Kamaruddin peralihan dari IAIN ke UIN diikuti dengan pengubahan paradigma. Kampus yang sudah menjadi menjadi UIN, cenderung menomorduakan konten pendidikan keagamaan Islamnya. ’’Sementara pengubahan dari STAIN ke IAIN tidak dimoratorium. Bahkan kita semua yang masih STAIN menjadi IAIN,’’ jelasnya.
Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jejen Musfah meragukan komitmen Kemenag untuk moratorium IAIN menjadi UIN. Menurutnya pengubahan dari IAIN ke UIN selama ini kental dengan nuansa lobi-lobi. Tidak hanya sebatas urusan murni akademik. ’’Dulu sempat ada moratorium juga. Tetapi nyatanya jebol juga,’’ jelasnya.
Menurut Jejen pengubahan dari IAIN ke UIN tidak hanya urusan akademik saja. Tetapi juga ditengarai karena faktor finansial. Seperti diketahui kampus Islam yang berhasil berganti baju menjadi UIN, bakal mendapatkan alokasi anggaran lebih besar ketimbang masih IAIN.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong justru menyoroti kebijakan moratorium itu. ’’Ini namanya pengebirian. Orang Islam mau mendapatkan akses pendidikan berkualitas kok tidak boleh,’’ jelasnya. Ali mengatakan jangan sampai moratorium alih status dari IAIN menjadi UIN ternyata pesanan dari pihak yang tidak ingin Islam menjadi maju di Indonesia.
Menurutnya siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademik unggul di madrasah Aliyah, harus difasilitasi. Mereka tidak boleh seperti sekarang ini yang berduyun-duyun masuk kampus umum. Sebaiknya Kemenag menyiapkan perguruan tinggi Islam yang berkualitas bagus, diantaranya UIN.
’’Sekarang tidak ada cendekiawan yang mewarisi Gus Dur, Amien Rais, Nurcholis Majid, atau Buya Syafii Maarif,’’ Jelasnya. Dia berharap Kemenag tidak perlu takut urusan kepegawaian, sampai akhirnya memoratorium pengubahan IAIN menjadi UIN. (jpg/hargo)
