Gulir untuk terus membaca
GorontaloHeadline

Opss… Verifikasi Adminitrasi Parpol, Ada Anggota ber-KTP PNS

0
×

Opss… Verifikasi Adminitrasi Parpol, Ada Anggota ber-KTP PNS

Sebarkan artikel ini
Sejumlah staf KPU Kota Gorontalo tengah melakukan verifikasi administrasi berkas Parpol calon peserta Pemilu 2019, selasa (24/10) (F. Yudhistirah Saleh/ Gorontalo Post)

GORONTALO, hargo.co.id – Sinyalamen sejumlah partai politik (Parpol) hanya kejar deadline memasukkan berkas pendaftaran mulai terkuak.

Hal itu terlihat pada pelaksanaan verifikasi administrasi yang sedang berlangsung. Hasil verifikasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan adanya anggota parpol yang status pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Seperti di Kota Gorontalo. Hasil verifikasi sementara, KPU Kota Gorontalo menemukan ada dua anggota Parpol yang memiiki KTP dengan status pekerjaan PNS.

Temuan itupun menjadi catatan KPU Kota Gorontalo yang nantinya akan menentukan apakah keanggotaan parpol tersebut memenuhi syarat.

banner 728x485

“Dengan temuan tersebut maka keanggotaan partai akan berkurang. Meski begitu kita akan lihat pada akhir nanti. Apakah masih memenuhi sesuai yang dipersyaratkan Undang-undang yakni sebanyak 196 keanggotaan,” kata anggota KPU Kota Gorontalo Sukrin Saleh Taib.

Tak jauh berbeda, verifikasi keanggotaan Parpol di Kabupaten Gorontalo juga menemukan adanya KTP anggota Parpol yang tercatat sebagai guru, aparat desa serta Polri.

Ketua KPU Kabgor Hendrik Imran ketika dikonfirmasi mengatakan, memang dalam verifikasi ada beberapa hal yang dikoreksi. Mulai dari fotocopy KTP yang terlalu gelap, sehingga tak jelas identitas anggota. Ada alamat yang tak sesuai dengan KTP dan ada juga yang dalam KTP untuk pekerjaan tertulis anggota polri, aparat desa maupun guru.

“Untuk anggota polri itu, mungkin masih tertulis anggota polri tetapi setelah dikroscek mereka sudah pensiunan dan untuk identitas pekerjaan sebagai guru saat ini kami masih menganggap itu adalah ASN, dan nanti akan kami kroscek kembali apakah itu guru ASN ataupun sebagai tenaga kontrak atau honorer,” ungkap Hendrik.

Hendrik menambahkan, saat ini masih dalam proses inventarisir dan dalam tahapan ini dilaksanakan selama sebulan kedepan.

“Tetapi dalam rentang waktu tersebut kami akan lakukan verifikasi kepada partai terhadap temuan ini dan juga akan turun lapangan langsung melakukan kroscek data tersebut, walaupun memang ada waktu untuk melakukan verifikasi atas temuan yang ada saat ini, apakah benar ASN atau bukan,” tandasnya.

Sementara itu anggota KPU Pohuwato Rinto Ali menjelaskan, indikasi keanggotaan partai yang berstatus PNS akan dikroscek lebih lanjut.

“Memang saat ini masuk tahap penelian administrasi, dengan demikian kita inventarisir semua keanggotaan partai untuk memastikan ganda internal maupun eksternal,” kata Rinto.

Menurut Rinto, kalau ditemukan ada keanggotaan parpol yang berstatus PNS, maka bisa berujung pada sanksi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Bukan saja PNS tetapi TNI, Polri maupun warga yang usianya dibawah 17 tahun dan belum menikah bisa dikenakan sanksi,” pungkasnya.(tr-45/wie/tr-30/hargo)

 

Demas Brian Wicaksono, salah satu yang mengajukan juducial review UU Pemilu ke MK. -Dokumentasi Pribadi-
DI'SWAY

Oleh: Dahlan Iskan TERNYATA saya kenal penggugat terbuka-tertutup…

Dahlan Iskan - DISWAY.id
DI'SWAY

Oleh: Dahlan Iskan BISAKAH Prof Dr Denny Indrayana diperiksa polisi terkait…

Kemal Kılıçdaroğlu dan Erdogan--
DI'SWAY

Oleh: Dahlan Iskan “APAKAH agama Anda?” Ia menjawab: “Apakah…