Hargo.co.id, GORONTALO – Sejumlah partai politik (parpol) mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan pencalegan berkaitan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Rendahnya animo perempuan untuk terjun dalam politik praktis menjadi kendala utama yang dihadapi parpol dalam memenuhi persyaratan pencalegan.
Sejumlah pengurus partai saat berbincang dengan Gorontalo Post mengaku, persoalan ini umumnya dihadapi oleh sebagian besar partai. Jumlah caleg perempuan yang terbatas membuat partai kelimpungan dalam menyusun daftar caleg.
Persyaratan utama yang harus dipenuhi partai dalam menyusun daftar caleg bahwa caleg yang akan diiikutkan ke pemilu harus bisa memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Jadi diantara tiga caleg maka salah satunya harus perempuan. Jadi bila dalam satu dapil ada 6 caleg maka caleg perempuan minimal harus berjumlah 2 orang.
Dari informasi yang dihimpun awak media ini, agar bisa memenuhi syarat pencalegan, ada partai yang sampai berani membiayai caleg perempuan. Mulai dari tahapan pengurusan syarat caleg sampai pada kegiatan kampanye.
Jadi caleg tersebut hanya cukup ‘duduk manis’ sampai hari pencoblosan pemilu 2019. Ada juga parpol yang menyerahkan pembiayaan caleg perempuan kepada kadernya yang duduk di DPRD.
Meski mengaku persyaratan pencalegan sudah terpenuhi, Ketua Dewan Pakar DPW PPP Gorontalo AW Thalib mengaku, partainya sempat mengalami kendala dalam memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg utamanya untuk pencalonan DPRD Kabupaten-Kota dan Provinsi. Pasalnya jumlah caleg perempuan sangat terbatas. Sehingga tak semua dapil memiliki caleg perempuan.
“Kendalanya tak semua perempuan ingin dicalonkan partai. Ada yang bersedia, tapi suaminya tidak memberi izin,” kata AW Thalib.
Dia mengatakan, rendahnya minat perempuan untuk terjun dalam politik praktis menjadi kendala partai. Sehingga ini menjadi tantangan bagi semua partai agar ke depan bisa lebih gencar menggalang perempuan untuk tertarik menekuni politik.
“Ini jadi tantangan bersama semua partai,” jelasnya.
Ketua DPW PKS Gorontalo Adnan Entengo juga memberi isyarat yang sama. Menurutnya, ketersediaan caleg perempuan belum merata di semua dapil. Sehingga ini menyulitkan partai untuk bisa memenuhi syarat pencalegan. Menurutnya, dibeberapa dapil ada kader perempuan yang melebihi kuota tetapi ada juga dibeberapa dapil yang masih kurang.
“Ada yang justru kami beri nomor urut pertama karena banyaknya kaum perempuan di sejumlah dapil tetapi ada juga yang masih kami upayakan untuk memenuhi 30 persen kuota perempuan. Tetapi kami optimis semua akan terpenuhi sesuai aturan yang berlaku,†tandas Adnan.
Tak semua partai mengalami masalah ini. Partai Golkar misalnya. Partai berlogo pohon beringin ini mengaku, tak mengalami masalah dalam penyusunan daftar caleg agar bisa memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.
“Persyaratan pencalegan partai Golkar sudah siap untuk diserahkan ke KPU. Tidak ada masalah dengan kuota perempuan,” ujar Sekretaris DPD I Golkar Gorontalo Paris Jusuf.
Dia mengatakan, banyaknya kader perempuan di Golkar, sangat menguntungkan partai dalam penyusunan daftar caleg.
“Kaderisasi kami kan berjalan bagus. Memang ada beberapa caleg perempuan yang kami akomodir dari eksternal tapi tidak banyak,” jelasnya. Ketua DPD Hanura Gorontalo Guntur Thalib memastikan, kuota 30 persen perempuan pasti akan dipenuhi Hanura dalam pencalegan.
“Kami optimis untuk tahapan kali ini pun bisa mengakomodir akan hal tersebut, karena kader wanita di Hanura cukup banyak dan mumpuni, sehingga untuk mengakomodir 30 persen wanita dalam partai utamanya dalam pencalonan anggota legislatif 2019 ini tak ada masalah.
Bahkan kami optimis seperti syarat pencalonan yang sudah-sudah, dimana pemenuhan 30 persen wanita dalam partai Hanura akan tercapai,†tandas Guntur. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Gorontalo, Salahudin Tuli menegaskan PAN sudah memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam pencalegan di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) se Provinsi Gorontalo, serta Kabupaten/Kota.
“Kuota 30 persen untuk caleg perempuan itu adalah amanat dari undang-undang, dan kita di PAN tentunya sudah siap,” ungkap Salahudin.
Menurutnya, para Caleg yang disodorkan oleh PAN adalah caleg yang memang berasal dari kader dan juga simpatisan serta tokoh masyarakat, dan PAN juga memiliki banyak kader-kader perempuan, bahkan banyak juga yang duduk sebagai Aleg.
“Kita memiliki banyak kader perempuan yang siap untuk berkompetensi. Sekarang kita tinggal melengkapi administrasi dan sebelum batas akhir pendaftaran, kita akan mendaftar,” pungkasnya.
Hal yang sama juga diakui Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Gorontalo, Tomy Ishak. Dia mengungkapkan, komposisi Caleg Gerindra Gorontalo relatif sudah terisi untuk seluruh dapil yang ada di Provinsi Gorontalo, baik yang ada di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Hanya saja menurut Tomy, untuk dapil Boliyohuto Cs, masih ada satu kuota caleg perempuan yang masih kosong.
Penyebabnya menurut Tomy, karena Gerindra sangat serius merekrut Caleg perempuan. “Bagi Gerindra, Caleg perempuan bukan untuk pemenuhan kuota atau syarat administratif, tapi Gerindra menempatkan Caleg perempuan petarung (fighter) untuk memenangkan sebanyak-banyaknya suara rakyat, di dapilnya maju,†tegasnya.
Tak hanya itu, Tomy juga mengungkapkan, Gerindra tidak mengalami kesulitan dalam membuat komposisi Caleg yang dimajukan di Pileg 2019.
“75 persen komposisi Caleg ditempati oleh kader internal, dan 25 persen sisanya bersumber dari eksternal, karena rekrutmen dan seleksi sendiri sudah kami lakukan sejak tahun 2017 kemarin,†terangnya.
Mengenai calon dari luar partai, Tomy mengungkapkan, pihaknya memilih para tokoh-tokoh masyarakat yang sudah cukup lama menjalin komunikasi dan silaturrahim dengan partai Gerindra.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Gorontalo (KPPG) Suharsi Igrisa, munculnya kendala yang dihadapi partai dalam perekrutan caleg menunjukkan kaderisasi partai tidak berjalan optimal.
“Kalau kaderisasi berjalan baik pasti tidak akan sulit untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan,” jelasnya. Ditengah kendala partai dalam merekrut caleg perempuan, Suharsi berharap, caleg perempuan yang akan terpilih di pemilu 2019 akan lebih banyak dari pemilu 2014.
“Tapi ini tergantung political will partai. Jangan menjadikan caleg perempuan hanya sebagai pelengkap. Agar persyaratan pencalegan bisa terpenuhi,” tandasnya. (gp/hg)
