Hargo.co.id, GORONTALO – Informasi yang beredar bahwa ada kepala dinas di lingkungan kerja Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut yang belum menerima Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Semula itu hanya dianggap kabar burung atau masih diragukan kebenarannya.
Namun setelah dikonfirmasi langsung oleh yang bersangkutan, ternyata memang benar adanya. Itu diakui sendiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Robin Daud melalui sambungan telepon.
“Ya. TKD saya sampai saat ini belum juga dicairkan. Saya sudah mengajukan tagihan ke Dinas Keuangan, namun sampai dengan hari ini tagihan itu belum juga diproses dengan alasan harus ada penarikan laporan dari Polda Gorontalo terkait perseteruan antara Sekda Gorut Ridwan Yasin dengan saya sebagai Kadis Kominfo,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Gorut, Mathran Lasunte menegaskan, Bupati Gorut, Indra Yasin harus bertindak tegas dalam menyelesaikan perseteruan antara Sekda Ridwan Yasin dan Kadis Kominfo Robin Daud. Agar tidak menghambat jalannya roda pemerintahan daerah.
“Persoalan ini sudah berlarut-larut terjadi. Dan hal yang menimpa Kadis Kominfo tersebut bukan kasus pertama. Tapi sebelumnya ada perseturuan antara kedua pejabat daerah tersebut. Tentu hal ini tidak bisa biarkan begitu saja. Bupati Diminta tegas dalam menyelesaikan persoalan itu,” tegasnya.
Lanjut kata Mathran Lasunte, pihaknya belum mengetahui persis apa indikator penilaian Sekda Ridwan Yasin, sehingga TKD Kadis Kominfo Robin Daud tidak di cairkan. Melihat kondisi itu kata dia, seharusnya bupati selaku kepala daerah segera mencari solusi terbaik untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
Dan pihaknya di DPRD menilai bahwa persoalan itu menjadi salah satu bentuk kelalaian Bupati yang tidak memperhatikan tata kelola pemerintahan.
“Kami di DPRD berharap polemik ini harus mendapat respon dari kepala daerah. Agar tidak berefek pada kinerja Kepala Dinas tersebut. Ketika Bupati bisa mengambil keputusan, maka selesai lah perseteruan itu. Untuk itu kami berharap agar kiranya Bupati Selaku Kepala Daerah sebagai pengambilan Kebijakan, secepat nya turun tangan untuk menyelesaikan polemik tersebut Demi terciptanya keharmonisan jalannya roda pemerintah daerah,” tandasnya. (abk/adv/hg)
