Kompleksitas persoalan social yang ada hari ini wajar saja terjadi, karena kapitalisme telah berurat akar merasuki hampis setiap sendi tatanan negeri.
Dengan logika keuntungan sebagai panglimanya, kapitalisme tidak hanya membentuk cara produksi dan distribusi kekayaan, tetapi juga menentukan bagaimana alam dipandang, kebijakan dirumuskan, dan kepentingan publik dinegosiasikan.
Di dalam pusaran ini, kerusakan lingkungan kerap diperlakukan sebagai ongkos yang wajar, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pihak dan dampak sosial-lingkungannya ditanggung oleh masyarakat luas.
Tak heran jika praktik yang secara moral dan ekologis bermasalah terus direproduksi, bahkan oleh mereka yang sesungguhnya menyadari kerusakannya. Sebab, dalam sistem yang menempatkan keuntungan di atas maslahat, kesadaran akan kesalahan tidak serta-merta melahirkan keberanian untuk melawan. Maka semestinya kita bersepakat bahwa semua terjadi akibat kerusakan sistem itu sendiri.
Dalam perspektif Islam, pemimpin memikul amanah besar sebagai khalifah yang bertanggung jawab memastikan pengelolaan bumi berjalan sesuai dengan syariat Allah. Alam beserta seluruh isinya bukanlah objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan amanah yang wajib dijaga keseimbangan dan keberlanjutannya.
Karena itu, dalam menyikapi karhutla, pemimpin harus hadir sebagai pelindung kehidupan,
mencegah segala bentuk perusakan lingkungan,
serta menindak tegas pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan dan menimbulkan mudarat bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya.
Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum (milkiyyah ammah) demi kemaslahatan rakyat,
bukan menyerahkannya pada kepentingan segelintir pemilik modal.
Hutan dan ekosistem di dalamnya harus dilindungi dari eksploitasi yang mengancam keseimbangan alam.
Oleh karena itu, pemimpin wajib memastikan kebijakan pengelolaan hutan berorientasi pada kemaslahatan, disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Sebab, dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan untuk mengatur, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan,
mencegah kerusakan (fasad), dan menjaga bumi sebagai titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan.(*)
